TERKINI

DPP Anulir Hasil Pleno DPD, Ribka Meradang

REPORTER: 
zey
EDITOR: 
zedin

Serang - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menganulir keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI P Banten yang memutuskan Asep Rahmatullah menggantikan Jayeng Rana sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.

DPP PDI P memerintahkan kepada DPD PDI P Banten untuk melakukan test and proper test terhadap seluruh Anggota Fraksi PDI P DPRD Banten kecuali Jayeng Rana. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Anggota Fraksi PDI P Banten.

"DPP meminta ada tes and propers tes. DPP ingin semua anggota fraksi diberikan kesempatan yang sama, sebagai azas keadilan," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Banten Tri Satriya Santosa saat dikonfirmasi Kamis, (21/2/2013).

Dengan demikian, kursi pimpinan DPRD Banten yang ditinggalkan Jayeng akan diperebutkan oleh sembilan  kader partai berlambang banteng moncong putih yang duduk di lembaga legislatif Banten.

Sembilan orang anggota Fraksi PDIP yang akan menjalani test and proper test tersebut yakni Indah Rusmiati, Asep Rahmatullah, FT Tri Satriya Santosa, Armand Rachim, HM Sukira, ST Ananta Wahana, Agus R Wisas, Sri Hartati dan Adang Supandi.
Rencananya, mereka akan menjalani test and proper test di Sekretariat DPD PDIP Banten, Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang Jumat, (22/2/2013) besok.

Tri yang juga menjabat ketua Fraksi PDIP DPRD Banten menjelaskan, penguji dalam test and proper test tersebut dari pengurus DPD dan DPP. "Mereka dari bidang organisasi, bidang kehormatan dan kesekretariatan jenderal DPP PDIP, katanya.

Menanggapi hal tersebut, Plh Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning meradang, ia merasa dikhianati oleh tujuh anggota Fraksi PDI P yang menjadi pengurus DPD PDI P Banten.

Ia menuding, ketujuh anggota fraksi tersebut tidak komitmen mengawal hasil rapat pleno partai yang memutuskan Asep Rahmatullah sebagai pengganti Jayeng.

"Beberapa pengurus ternyata main belakang. Tidak berani bicara dalam rapat. Harusnya fair aja, tidak usah di depan bilang iya, oke,  ternyata di belakang bergerilya ke pusat. Itu namanya main belakang," kata Ribka.

Sedianya menurut Ribka, apa yang telah menjadi keputusan partai bisa didukung dan dijalankan bersama-sama. Jangan di belakang malah saling menjelek-jelekkan satu sama lain.

"DPP telah mengamati kinerja DPD, dan mempertimbangkan kinerja pengurus DPD. Maka dari itu, DPP memutuskan untuk dilakukan test and proper test," Ribka menjelaskan. (zey)

TEKNO

ADVETORIAL

  • Ketua DPRD Provinsi Banten Sementara Asep Rahmatullah meminta agar Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak disalahgunakan pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, terutama pemohon secara perorangan.
    Menurutnya, permintaan informasi publik tersebut harus jelas peruntukannya.

OPINI

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.