TERKINI

Fitron Nur Ikhsan : Tidak Benar Sudah Digaji

Reporter: 
mdika/zey
Editor: 
mdika

Serang –Fitron Nur Ikhsan membantah jika dirinya sudah menerima gaji selama empat bulan sebagai anggota Dewan Pakar Riset Daerah. Karena anggota Dewan Pakar Riset Daerah yang baru saja dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 071.05/Kep.441-Huk/2012 tertanggal 2 April 2012, dan kembali dibubarkan sama sekali belum bekerja.

"Berita itu tidak benar (sudah digaji - red), pernyataan itu sumbernya dari mana,” ujar Fitron, saat dihubungi www.mediabanten.com , Kamis (20/9/2012).  

Fitron Nur Ikhsan mengaku tidak mengetahui proses pembentukan Dewan Pakar Riset Daerah. Dirinya baru tahu ditunjuk oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah setelah SK itu ada. 

"Saya diberitahu oleh gubernur duduk di Dewan Pakar Riset Daerah, dan penunjukan itu tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya," terang Fitron Nur Ikhsan.

Menurut Fitron, pemberi informasi harus bertanggung jawab, karena informasi masalah Dewan Pakar Riset Daerah sudah digaji itu tidak benar. "Ini soal kredibilitas seseorang," ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Banten Siti Saidah Silalahi mengatakan bahwa anggota dewan pakar riset daerah sudah digaji empat bulan kebelakang itu berdasarkan informasi yang didapat dari SKPD terkait saat rapat dengan Komisi I. "Itu kita tahu dari SKPD sendiri," akunya.

Terkait usulan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar Rp1,3 miliar yang akan digunakan untuk dewan pakar riset, Saidah mengaku saat ini sudah masuk pembahasan badan anggaran, jadi ia mengaku sudah tidak mengikuti perkembangannya. 

"Mungkin saja anggaran itu tetap ada, tetapi untuk proses rekruitmen Dewan Riset Daerah (DRD) serta lainnya," ujarnya.

Ditanya soal pembubaran dewan pakar, Saidah mengakuinya. Namun ia belum mendapatkan surat keputusan tentang penarikan keputusan gubernur tentang dewan pakar tersebut. "Tetapi itu saya yakin dilakukan, sebab akan terus kita pantau," akunya.

Sumber lain dari DPRD Banten yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan bahwa informasi dewan pakar sudah menerima gaji berasal dari SKPD terkait. Bahkan ia mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dari mana, karena usulannya baru disampaikan pada perubahan APBD yang tengah dibahas.

"Harus juga diawasi, walaupun dewan pakar dibubarkan, tetapi personilnya akan dimasukan dalam dewan riset daerah, padahal secara keilmuan banyak yang patut dipertanyakan," ujarnya. (mdika/zey)

http://www.mediabanten.com/content/perbulan-rp125-jutadewan-pakar-sudah-digaji-4-bulan

TEKNO

ADVETORIAL

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Crisnandi melakukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan yang berada di lantai dua gedung Samsat Kota Serang, di Kecamatan Curug, Jumat (31/10).

OPINI

Apa implikasi rektrutmen pejabat berbagai level pemerintah setelah disahkan RUU ASN menjadi UU ASN?

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan