"JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, ADUKAN KE DEWAN PERS", pesan ini disampaikan oleh mediabanten.com dan Dewan Pers.

TERKINI

Kebudayaan Banten: Sebuah Kesesatan Pemprov Banten

OLEH: 
Ucu Nur Arif Johar

ADA pengalaman yang paling sering di alami perantau Banten. Pertama, dimintai tolong untuk melindungi, mengamankan atau ikut dalam tindak kekerasan. Kedua, diminta menjaga masjid. Yang pertama istilah kerennya preman. Yang kedua “guru ngaji” dalam konotasi negatif, sedikit lebih baik dari pengangguran dan setengah tingkat lebih tinggi dari bodoh.

Jarang sekali para perantau Banten mendapatkan tempat di kegiatan intelektual, karena ke-Banten-annya. “Ajak si Fulan. Dia orang Banten, pasti pintar”. Kalimat itu, rasa hanya pernah di dengar dalam mimpi saja.

Apakah dua pengalaman di atas adalah ciri khas orang Banten? Identitas orang Banten? Tentu saja orang Banten pasti menolak. “Itu hanya stigma,” ujar Miing alias Dedi Gumelar, anggota DPR RI dari Banten.

Jika memang itu stigma, lalu seperti apa ciri orang Banten? Seperti apa identitas orang Banten? Orang pasti berebut menjawab, rajin sholat, takwa, beriman, jago ngaji, hafal banyak doa-doa. Sama dengan ciri-ciri penjaga masjid.

Sebagian akan menjawab, pemberani, tidak takut apa pun, siapa saja dilawan dan jago pencak. Tanpa ciri-ciri intelektual, bukankah itu sebagian besar ciri-ciri preman?

Sebenarnya, ciri-ciri yang disebut di atas adalah ciri-ciri positif. Ciri-ciri manusia unggul… di masa lalu. Masa kini, ilmu agama sudah berada di luar lingkaran persoalan dunia. Ilmu agama hanya dijadikan penyeimbang kehidupan dunia. Jadi dagangan politik dan kekuasaan. Sedangkan ilmu pencak, hanya ditempatkan sebatas cabang olah raga. Bukan sebuah profesi. Ahli agama dan ahli pencak hanya menduduki urutan-urutan bawah kasta kapitalis. Ciri-ciri disebut di atas, di masa kini sudah menjadi ciri-ciri manusia yang tidak unggul.

Secara singkat, Aceh disebut serambi mekah, ahli agama Islam. Padang disebut pedagang. Batak disebut ahli hukum. Riau disebut pelaut. Bandung orang yang ramah. Jawa disebut penguasa. Bali tempat wisata. Maluku dan Papua disebut olahragawan. Jakarta tempat orang pintar. Dan Banten? Walau pun itu disebut stigma oleh orang-orang Banten, ya kebagian tukang pukul dan penguasa pasar. Alias kepala preman. BANTEN KRISIS IDENTITAS. Kenapa bisa terjadi?

Jargon Yang Sesat

Kebudayaan itu sangat penting sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antarbangsa yang sesungguhnya. Setiap negara akan berusaha tampil dengan kelengkapan budayanya sebagai jatidiri yang membedakan dengan negara lainnya (Hal 6, Bab I Pendahuluan, Rencana Strategis Departemen Kebudayaan & Pariwisata, versi pdf). Maka jatidiri atau identitas bangsa adalah kebudayaan.

Sementara jatidiri bangsa Indonesia didefinisikan di dalam Visi Departemen Kebudayaan & Pariwisata: “Terwujudnya Jatidiri Bangsa, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Kerangka Multikultural, Kesejahteraan Rakyat dan Persahabatan Antar Bangsa”.

Visi ini sesuai dengan konsep kebudayaan nasional Ki Hajar Dewantara: “Kebudayaan nusantara terdiri dari puncak-puncak kebudayaan daerah”. Konsep ini memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih mengedepankan ke-Tunggal Ika-an dibandingkan ke-Bhineka-annya.

Konsep yang lebih sederhana dikemukakan Koentjaraningrat: “Yang khas dan bermutu dari suku bangsa manapun asalnya, asal bisa mengidentifisikan diri dan menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, itulah kebudayaan nasional”.

Implikasi dari dua konsep kebudayaan nasional adalah kebudayaan Banten merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional. Identitas orang Banten adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional. Tapi seperti apa kebudayaan Banten?

Koor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menjawab Kebudayaan Relijius berlandaskan Iman dan Takwa. Alias Kebudayaan yang Islami. Koor ini juga banyak diamini oleh sebagian besar kaum intelektual. Padahal, dalam pandangan penulis, koor itu sudah sesat pemikiran. Sesat terdidik oleh pola pikir barat.

Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, versi pdf).

Melville J Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengatakan, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Kebudayaan adalah sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Yang diturunkan itu, menurut Andreas Eppink dan Edward Burnett Taylor mengandung nilai dan norma sosial, ilmu pengetahuan, agama, kepercayaan, moral, hukum dan kesenian. Serta pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas masyarakat itu.

Maka kebudayaan adalah hasil akal budi manusia turun temurun yang mengandung nilai dan norma, serta penyataan intelektual dan artistik ciri khas masyarakat. Lalu kita meletakan agama dalam lingkaran kebudayaan, maka agama adalah hasil akal budi manusia turun temurun? Yakinlah, seluruh orang Banten akan menolak.

Dalam pandangan penulis, agama berada jauh di atas kebudayaan. Agama adalah karya tuhan mutlak, tidak ada setitikpun campur tangan manusia. Nilai dan norma agama adalah absolut mutlak. Agama menjadi pengkoreksi absolut kebudayaan. Tidak dapat disejajarkan dengan kebudayaan dalam bentuk apa pun.

Menjargonkan kebudayaan Banten: Kebudayaan Relijius berlandaskan Iman dan Takwa membawa dampak menurunkan derajat keagamaan ke dalam lingkaran kebudayaan. Serta menghilangkan ciri khas masyarakat Banten, menghilangkan budaya Banten. Karena Islam sebagai agama terbesar di Banten memiliki sifat universal dunia dan akherat, tidak sebatas Banten saja.

Sebuah pengalaman penulis sewaktu merantau, pernah mendapat komentar: “Masa orang Banten tidak bisa mengaji”, “Masa orang Banten tidak sholat”. Padahal penulis mengaji dan sholat bukan karena sebagai orang Banten, tapi sebagai penganut agama Islam. Bagi penulis, komentar itu sebuah penghinaan bagi agama yang dianutnya. Jadi apa itu kebudayaan Banten?

Sesat Juga Dinasnya

Kesesatan jargon kebudayaan Pemprov Banten dilanjutkan dengan visi Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten. Di situs www.bantenculturetoruism.com, situs resmi Disbupdar Banten, disebutkan Visi Disbudpar Banten adalah membangun Pariwisata Unggul berbasiskan kebudayaan. Akibatnya, pembangunan pariwisata menjadi lebih utama dibandingkan membangun kebudayaan.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kebudayaan adalah urusan wajib Pemerintah Provinsi. Sedangkan pariwisata hanya urusan pilihan.

Kesesatan ini bertambah parah dengan ditempatkannya prioritas pembangunan kebudayaan diurutan belakang. Terbukti dengan anggaran pembangunan Kebudayaan Banten hanya mendapat alokasi 0,7 persen APBD Banten TA 2009 atau sekitar R9,6 miliar setiap tahunnya. Bandingkan dengan anggaran Dinas BMTR Banten Rp380 miliar, Dinas SDAP Rp380 miliar, Dinkes Rp250 miliaran, Dindik Rp125 miliar dan ngurusi anggota dewan terhormat Rp125 miliar.

Sesat Juga SDMnya

Saat menonton Pagelaran Seni Budaya Banten di Banten Expo 2010, Tangerang Selatan, terdengar pembawa acara: “Inilah tari kreasi tradisional khas Banten”. Tentu saja penulis terkejut dengan kalimat itu.

Kreasi adalah hasil daya cipta, hasil daya khayal, hasil buah pikiran atau kecerdasan akal manusia (KBBI, Pusat Bahasa). Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat (KBBI, Pusat Bahasa). Khas adalah khusus (KBBI, Pusat Bahasa).

Maka pemahaman kreasi adalah karya yang penciptanya dapat diketahui dan masih hak milik seseorang dan biasanya ditujukan untuk karya baru. Umurnya belum lewat puluhan tahun.

Sedangkan tradisi biasanya ditujukan kepada karya yang tidak diketahui pencipta dan tidak milik seseorang, tapi milik masyarakat. Karya itu sudah berumur lewat dari puluhan tahun.

Sementara Khas adalah keistimewaan khusus dari bagian sebuah karya. Bisa saja karya itu sama seperti yang lain, tapi dibagian tertentu ada kekhasannya. Contoh, Sate Ayam Khas Banten. Satenya mungkin sama dengan sate madura, tapi sambalnya hanya ada di Banten. Disatukannya 3 kata tersebut membuat kesesatan pemahaman luar biasa terhadap kebudayaan Banten.

Hasil obrolan dengan para penghuni Disbudpar Banten juga membuat penulis ternganga-nganga. Banyak diantara mereka tidak mengerti perbedaan kesenian dan kebudayaan. Perbedaan Seniman dan budayawan. Bagi mereka semua sama.

Padahal dalam konsep pemerintahan, budayawan belum tentu seniman. Seniman jelas bukan budayawan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42/40 tahun 2009 menyebutkan aspek Kebudayaan terdiri dari kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman.

Akibat kesesatan SDM ini, maka produk pembangunan kebudayaan Banten oleh Disbudpar Banten mengalami ke-ironisa-an menyakitkan. Beberapa contoh, situs www.banten.go.id, hanya menyebutkan 13 kesenian tradisional, salah satunya memuat seni calung yang jelas-jelas sudah dinyatakan sebagai seni tradisional Jawa Barat. Pak Tihami saja yang bukan petugas kebudayaan dapat menyebutkan hingga 25 kesenian tradisional Banten. Bahkan menambahkan catatan, masih banyak lagi yang belum digali.

Ubrug dikatakan hampir punah, karena Disbudpar Banten hanya dapat mendatakan 15 grup ubrug, sebaliknya Ahyadi dari Bantenologi dapat mendata hingga 120 grup ubrug.

CD interkaktif yang dibagikan ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten menyebutkan tari tradisional Kota Serang adalah Jaipongan. Buku Pesona Wisata memuat gambar penari Cokek se halaman penuh, ditulis besar-besar sebagai kesenian Ubrug. Festival Anyer tidak memuat sama sekali kekhasan Anyer-nya. Porsi terbanyak diberikan pada seni modern: musik Jamaica dan House Music.

Hingga tulisan ini dibuat, jarang rasanya mendengar Disbudpar Banten membuat event kesenian terpisah dari kegiatan lain. Selalu mendompleng ke kegiatan lain.

 

Hasil Kesesatan

Akibat kesesatan terstruktur, mulai dari Gubernur Banten hingga tukang sapu di Disbudpar Banten, maka pembangunan kebudayaan Banten jauh dari harapan. Jika pun ada, terkesan insidentil dan cenderung jadi proyek untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi masing-masing.

Hasilnya? Kebudayaan Banten masih dalam mimpi. Yang ada hanya sobekan-sobekan kebudayaan Banten yang dianggap utuh. Mana rumah adat Banten? Mana pakaian adat Banten? Mana batik Banten? Mana tarian tradisional Banten? Mana bahasanya? Tak ada satu keputusan pun tentang itu.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan masyarakatnya. Pemprov Banten penuh dengan kesesatan, sebaliknya masyarakat Banten dapat dikategorikan sebagai bangsa yang berbudaya. Bahkan di atas Jawa Barat yang sering jadi panutan pembangunan budaya Banten dan Jakarta yang memiliki banyak fasilitas kebudayaan. Data Susenas Model tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan bukti awal.

Data itu menyebutkan orang Banten lebih suka menonton pertunjukan seni (16 persen) dibandingkan Jawa Barat (15 persen) dan Jakarta (12 persen). Begitu pula dengan pelakunya, Banten (0,45 persen) di atas Jakarta (0,4 persen). Sedangkan Jawa Barat yang dirujuk sebagai indung kebudayaan Banten hanya menoreh 0,2 persen saja.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, Pemprov Banten, khususnya Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten harus insyaf dan bertaubat. Insyaf dari kesesatan budaya bahwa jargon dan visinya sudah merendahkan derajat kebudayaan banten.

Taubat dengan cara mengembalikan jargon dan visinya untuk membangun kebudayaan Banten. Meningkatkan pemahaman SDM-nya terhadap kebudayaan. Membuka jalur komunikasi dengan para pelaku seniman, sejarahwan, musisi, artis, arkeolog, pustakawan, sastrawan, ahli bahasa, dan pemangku adat dari semua kelompok masyarakat yang ada di Banten.

Meletakkan dasar pembangunan kebudayaan Banten dengan kuat, yaitu membuat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Banten dengan benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (*)

 

Ucu Nur Arif Johar, adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kebudayaan dan Politik (LKP) Bi

 

KORUPSI

  • Serang – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Banten tahun anggaran 2013 rupanya sedang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejati Banten ini, menunggu Pemprov Banten memenuhi rekomendasi yang disampaikan BPK RI Perwakilan Banten.

TEKNO

ADVETORIAL

OPINI

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.

Ada banyak sisi untuk melihat apa-apa saja problematika dan tantangan yang dihadapi pemuda Banten hari ini dan di masa depan. Saya ingin melihatnya dari satu sisi saja, yaitu pemuda sebagai obyek pasar.