TERKINI

Kepala Dinas Tata Kota Cilegon Ditahan

Editor: 
mdika

Cilegon – Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Cilegon menahan Kepala Dinas Tata Kota Cilegon, Akmal Firmansyah, dalam kasus dugaan korupsi proyek sertifikasi tanah Pemkot Cilegon tahun 2009 Rp200 juta, Jumat (11/5). Sebelum penahanan, Akmal sempat menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Cilegon, dan selanjutnya diboyong ke Rumah Tahanan Serang.

Dari informasi yang dihimpun, Akmal yang datang ke Kejari Cilegon dengan menggunakan baju batik warna coklat itu didampingi kuasa hukumnya Hadian Surahmat pada pukul 09.00 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 2,5 jam, tepatnya pada pukul 11.30 WIB tim penyidik dari Kejari Cilegon langsung membawa Akmal ke mobil tahanan dan membawanya ke Rumah Tahanan Kota Serang.

 Akmal yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (2/5) lalu ini, terlibat dalam kasus ini saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon atau sebagai kuasa pengguna anggaran. Akmal diduga terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, kerena dalam pengurusan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon pada 2009 lalu, notaris yang ditunjuk sebagai pihak ketiga proyek hanya menyelesaikan empat bidang tanah.

Padahal dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), anggaran proyek senilai Rp200 juta itu habis terserap. Keterlibatan Akmal dalam kasus ini juga terlihat dari sejumlah alat bukti yang diperoleh jaksa, antara lain, dari dokumen, keterangan saksi, dan rekaman percakapan.

Pelaksana harian (Plh) Kajari Cilegon Encup Sopiah mengatakan, penahanan terhadap tersangka ini karena dihawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan melakukan perbuatan yang sama. “Penahanan ini sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Encup Sopiah, kemarin.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka, Hadian Surahmat mengatakan, klienya dalam keadaan sakit dan telah meminta permohonan kepada Kejari Cilegon agar ditangguhkan penahananya. “Kami sudah ajukan pengguhan penahanan dengan jaminan istrinya, namun hingga saat ini masih dalam proses,” kata Hadian Surahmat.

Sementara itu, terkait keterlibatan klienya dalam kasus dugaan korupsi, Hadian masih melakukan pendalaman. “Namum kami juga meminta agar pihak kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara klien kami agar segera ada kepastian hukum,” terangnya.   
Untuk di ketahui, selain Akmal, dalam kasus ini Kejari Cilegon juga telah memproses hukum mantan Kasubag Analisa dan Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Helmi Priatna. (mdika)

ADVETORIAL

  • Ketua DPRD Provinsi Banten Sementara Asep Rahmatullah meminta agar Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak disalahgunakan pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, terutama pemohon secara perorangan.
    Menurutnya, permintaan informasi publik tersebut harus jelas peruntukannya.

OPINI

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.