"JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, ADUKAN KE DEWAN PERS", pesan ini disampaikan oleh mediabanten.com dan Dewan Pers.

TERKINI

Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Kewajiban Konstituasional

REPORTER: 
ar
EDITOR: 
ovinal

Serang—Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Serang tahun 2013, yang difungsikan untuk belanja pegawai dianggap terlalu besar, itu merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.

Hal itu terungkap dalam tanggapan Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Ratu Tatu Chasanah, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (22/11/2012).

Menanggapi pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang, Tatu mengungkapkan, mengenai tingginya presentase belanja pegawai khususnya dalam belanja tidak langsung merupakan belanja wajib yang mengikat untuk gaji PNS, Kepala daerah termasuk Anggota DPRD yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, lanjutnya, pada  2013 pemerintah pusat menaikkan gaji pokok PNS dan Pembiayaan untuk pegawai baru sebanyak 926 CPNS yang terdiri dari 626 CPNS formasi tahun 2012, dan 300 CPNS sebagai formasi pengganti pegawai yang pensiun.

“Begitu pula belanja pegawai dalam belanja langsung tidak semata-mata untuk PNS, akan tetapi termasuk didalamnya untuk pemberian tunjangan aparat pemerintah desa dan honor RT/RW yang selama ini kita berikan hanya kurang lebih Rp 15 miliar, yang penempatan anggarannya dialokasikan pada SKPD kecamatan dengan tujuan untuk penyederhanaan penyalurannya,” ungkap Tatu.

Sebagaimana diketahui, Wabup mengungkapkan,  bahwa penyusunan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus kita lakukan setiap tahun. Karenanya APBD pada  hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Disamping itu juga, lanjutnya, APBD berfungsi mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat yang muncul, baik melalui DPRD maupun Pemkab Serang, tentu saja dalam mengakomodir tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat  tersebut dalam rancangan APBD tahun anggaran 2013 ini.

“Namun kami tetap memperhatikan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Serang dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ujarnya.

Memperhatikan pemandangan umum yang telah disampaikan pada (21/11/2012) lalu oleh Fraksi-fraksi DPRD, baik yang bersifat permintaan penjelasan maupun bersifat masukan, secara umum Pemkab Serang menyikapi sebagai suatu dinamika proses perencanaan penganggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

 “Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi, semoga melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran, APBD tahun 2013 dapat disusun lebih baik,” kata Tatu.

Penentuan target-target kinerja pada tahun anggaran 2013, Tatu  juga mengungkapkan, hal itu yang didasarkan pada Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang tahun 2010-2015 pada saat disusunnya RPJMD. Karenanya, kata Tatu, 13 standar pelayanan minimal belum dipublikasikan dan ternyata baru dipublikasikan pada bulan juli tahun 2011. “Sehingga target yang tercantum dalam dokumen RPJMD belum sepenuhnya mempedomani  13 SPM tersebut,” jelasnya.

Disamping itu, dokumen RPJMD yang telah disusun dengan peraturan daerah selanjutnya akan disesuaikan kembali tentang indikator sasarannya yang mengacu pada 13 SPM dengan Perda, hal ini berdasarkan pada Permendagri nomor 54 tahun 2010, pasal 284, yang berbunyi sebagai berikut, dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaiaan sasaran akhir pembangunan jangka panjnag dan menengah. “Serta  penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati,” jelasnya.

Sebelumnya sejumlah fraksi sepakat untuk mengevaluasi belanja pegawai dalam RAPBD tersebut. Ketua Fraksi PKS Najib Hamas menilai, honor kegiatan pegawai dalam postur belanja langsung perlu dipotong. Hal ini karena, DPRD Kabupaten Serang sudah menyetujui kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS sampai 200 persen. “Belanja pegawai pada kegiatan dinas akan dirasionalisasikan,”ujarnya.

Menurut Najib, pada 2011 sempat ada anggaran kegiatan yang memberikan honor kepada pegawai Pemkab mulai dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) hingga ke Sekretaris Daerah. “Oleh karena itu, kita potong belanja pegawai pada waktu itu. Jika belanja pegawai melekat pada kegiatan, harus dipotong,” ujarnya.

Bupati Serang, kata dia, harus melaksanakan delapan program prioritas yang sudah direncanakan. Diantaranya, Interchange, TPST Bojong Menteng, dan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. “Kami meminta untuk memulai pembangunan fisik Puspemkab pada 2013. Interchange juga sudah sangat mendesak,”ujarnya.

Ketua Fraksi Hanura Jamaksari mengatakan, honor pegawai di luar gaji harus dikurangi. “Kalau bisa semua honor ditekan atau tidak berlebihan,” ujarnya. 

Namun demikian, honor pegawai tidak bisa begitu saja dipotong, harus dilihat kebutuhannya. “Diharapkan bisa dirasionalisasikan kemudian dialihkan untuk belanja modal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PAN, Cholis Rowiyan, menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang setiap tahun meningkat. “Defisit terlalu besar. Silpa dan defisit itu tidak boleh direncanakan. Jangan membuat defisit kemudian berharap ditutup dari silpa,”katanya. (ar)

KORUPSI

  • Serang – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Banten tahun anggaran 2013 rupanya sedang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejati Banten ini, menunggu Pemprov Banten memenuhi rekomendasi yang disampaikan BPK RI Perwakilan Banten.

TEKNO

ADVETORIAL

OPINI

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.

Ada banyak sisi untuk melihat apa-apa saja problematika dan tantangan yang dihadapi pemuda Banten hari ini dan di masa depan. Saya ingin melihatnya dari satu sisi saja, yaitu pemuda sebagai obyek pasar.