TERKINI

Sekda Kabupaten Serang Diperiksa Polisi

Reporter: 
fb
Editor: 
mdika

Serang - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Lalu Atharussalam Rais diperiksa penyidik Polres Serang, terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam angin puting beliung yang terjadi di Desa Tengkura, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Rp580.750.000 pada bulan April Tahun 2012.

Berdasarkan pantauan diruang pemeriksaan, Sekda diperiksa diruang penyidik Unit IV Polres Serang sekitar pukul 13.00 hingga pukul 17.00 WIB. Sekda yang tidak didampingi kuasa hukum ataupun biro Hukum Pemkab Serang dicecar sejumlah pertanyaan, terkait mekanisme penyaluran dana bantuan terhadap korban putting beliung sebesar Rp580 juta.

AKP Doni Hadi Santoso mengungkapkan, pemeriksaan terhdap Sekda adalah kelanjutan dari upaya penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana bantuan bencana yang dilaporkan warga tengkurang ke Polres Serang beberapa waktu lalu. Namun, pihaknya belum bisa mengungkapkan hasil penyelidikan, karena prosesnya masih berlangsung.

“Kita belum bisa ungkap sekrang, karena prosesnya masih berlangsung. Dan masih banyak saksi-saksi yang akan kita mintai keterangan,” ujar AKP Doni saat ditemui di Mapolres Serang, Rabu (13/6).

Dilanjutkan Doni, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap tim verifikasi terhadap data korban, yaitu dari panitia yang diambil dari pihak pemerintah desa dan salah satu organisasi kemasyarakatan.

Sementara itu Sekda Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais, usai diperiksa membenarkan, terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Serang terhadap dirinya terkait adanya dugaan penyelewengan dana bantuan bencana di desa Tengkurang. Namun, menurutnya, sesuai apa yang telah disampaikan ke pihak penyidik, bahwa penyaluran dana bantuan tersebut sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

“Saya sudah sampaikan semuanya ke penyidik, bahwa dana bantuan tersebut sudah sesuai aturan, karena dana bantuan tersebut dana dari yang berasal dari Pemprov Banten, kemudian disalurkan ke Kabupaten dan selanjutnya dikirimkan ke rekening pihak kecamatan untuk kemudian disalurkan ke korban,” ujarnya.

Dua Instansi Penegak Hukum Terkesan Rebutan

Sementara itu disisi lain pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Serang juga tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang sama. Meski prosesnya sedikit kalah cepat oleh polres Serang.

Kasi Intel Kejari Serang Yunardi saat dihubungi mengatakan, pihaknya baru mengetahui kalau kasus tersebut juga ditangani Polres, sehingga pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Polres terkait kelanjutan penanganan perkara tersebut.

“Saya baru tau, kalau polres juga menangani perkara ini (dana bantuan bencana-red). Makanya saya langsung koordinasi dengan polres,” ujar Yunardi saat dihubungi, kemarin.

Yunardi mengungkapkan, dari hasil koordinasi dengan pihgak kepolisian, belum ditemukan kesimpulan siapa yang akan menangai perkara tersebut. Saat ini kedua pihak akan tetap meneruskan proses penyelidikan kasus tersebut. “Kami belum ada kesimpulan, saat ini keduanya tetap akan meneruskan proses penyelidikan kasus ini,” ungkapnya.

Pihak kejaksaan juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap kepolsiian, karena pelapor atas nama yang sama saat melaporkan ke Kejari, juga melaporkan perkara yang sama ke Polres Serang.

Kasat Reskrim Polres Serang AKP Doni HADi Santoso mengakui telah melakukan koordinasi Kejari Serang. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa menghentikan perkara yang sedang ditanganinya begitu saja, sehingga untuk saat ini kasus tersebut akan tetap ditanganinya, meski Kejari juga menangai perkara yang sama, tukasnya. (fb)

TEKNO

ADVETORIAL

  • DPRD Provinsi Banten, Kamis (23/10/2014)) pagi, menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Rombongan anggota dan sekretariat DPRD Klungkung yang berjumlah 30 orang diterima Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, didampingi para Wakil Ketua DPRD Banten yakni SM Hartono, Ali Zamroni, Mufhlikhah dan Nuraeni. Pertemuan berlangsung di ruang serba guna DPRD Banten.

OPINI

Apa implikasi rektrutmen pejabat berbagai level pemerintah setelah disahkan RUU ASN menjadi UU ASN?

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan