TERKINI

SK 781 Honorer K1 Pemrov Banten Belum Bisa Diterbitkan

REPORTER: 
zey
EDITOR: 
ovinal

 

Serang— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hingga saat ini belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi 781 tenaga honorer kategori satu (K1) Pemprov Banten.

Hal ini terjadi,karena kuota 781 tenaga honorer K1 yang disetujui Kemenpan RB untuk Banten perlu dilakukan quality assurance (QA) atau pengecekan kembali berkas. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pengawasan terkait adanya dugaan manipulasi data seperti informasi yang diterima Kemenpan RB. Hal ini dikatakan oleh Taufiqurakhman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten usai mendatangi Kemenpan RB, Rabu (26/12/2012).

 “Berkas-berkas ke-781 honorer K1 yang telah disetujui bakal dicek kembali karena masuk QA. Ada 32 kabupaten/kota se-Indonesia yang perlu dilakukan QA. Sementara 12 kabupaten/kota perlu dilakukan audit tujuan tertentu (ATT),”ujarnya.

Dijelaskan, dirinya bersama anggota Komisi I DPRD Banten Siti Saidah Silalahi mendatangi Kemenpan RB bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Opar Sohari, dan Kabid Pendayagunaan Aparatur BKD Banten Ganis Diponegoro.

Taufiqurakhman mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kemenpan RB tidak bisa memastikan kapan proses QA selesai hingga SK ke-781 tenaga honorer K1 bisa keluar. Namun yang pasti pihaknya meminta agar SK bisa dikeluarkan sebelum akhir tahun 2012.

“Kalau sudah lewat akhir tahun berarti bertentangan dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tenaga Honorer K1 dan K2. Batas waktunya sampai akhir 2012 seperti yang telah disetujui Komisi II DPR,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Banten mengusulkan 934 tenaga honorer K1 untuk diangkat menjadi CPNS kepada BKN. Kemudian hasil verifikasi awal BKN, ditetapkan 797 orang yang lolos verifikasi. Namun pada verifikasi ulang yang diumumkan di laman http://www.bkn.go.id, jumlah tenaga honorer Pemprov Banten yang disetujui sebanyak 781 orang.

Dikutip dari laman http://www.bkn.go.id, Sekretaris Utama Kemenpan RB Tasdik Kinanto saat Rakornas BKD se-Indonesia menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzolimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan.

Terkait adanya dugaan manipulasi data dan adanya permainan uang kepada oknum pegawai Pemprov Banten, Taufiqurakhman menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini penegak hukum. “Kalau soal itu kan pengaduannya sudah masuk ke Polda Banten, biar aparat penegak hukum yang bekerja,” ungkapnya.

Kepala BKD Banten Opar Sohari yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Saat dihubungi kemarin sore pukul 16.30 WIB ia mengaku masih berada di Kemenpan RB, padahal Taufiqurakhman yang dihubungi sekira pukul 11.00 WIB, kemarin mengaku sudah selesai pertemuan. “Saya masih pertemuan,” jelasnya.

Sementara Ketua Koordinator Daerah (Korda) Forum Honorer Indonesia (FHI) Banten Fahruroji meminta Kemenpan RB benar-benar melakukan QA secara teliti. Sebab, dari penelusurannya ada sejumlah tenaga honorer K1 yang memberikan sejumlah uang. “Tapi berapa orang saya kurang tahu, hanya saja sebagai uang muka mereka membayar Rp 1 juta,” ungkapnya. (zey)

 

KORUPSI

OPINI

Apa implikasi rektrutmen pejabat berbagai level pemerintah setelah disahkan RUU ASN menjadi UU ASN?

Ginanjar Hambali*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam sambutan pada pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu (17/08/2014) menyatakan