"JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, ADUKAN KE DEWAN PERS", pesan ini disampaikan oleh mediabanten.com dan Dewan Pers.

TERKINI

SK UMK 2013 Tunggu Paraf Sekda

REPORTER: 
zey
EDITOR: 
ovinal

Serang—Dewan pengupahan Provinsi Banten telah menyetujui usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2013 yang diajukan seluruh kabupaten/kota se-Banten, Senin (26/11) malam. Dalam pleno yang berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WIB tersebut, semua usulan UMK 2013 dari delapan kabupaten/kota di Banten disetujui dewan pengupahan Provinsi, termasuk empat orang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Erick Syehabudin mengatakan, saat ini berkas usulan UMK 2013 sudah masuk di Biro Hukum Pemprov Banten. Dua hingga tiga hari ke depan diharapkan sudah keluar surat keputusan (SK) gubernur terkait UMK 2013. “Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa cepat ditandatangani SK-nya,” kata Erick, Selasa (27/11/2012).

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Syamsir, membenarkan bahwa berkas usulan UMK 2013 yang telah disertai rekomendasi dari bupati/walikota seluruh daerah di Banten sudah masuk ke biro hukum. “Sekarang sedang dalam proses. Hari ini (kemarin-red) kita lengkapi dulu drafnya, kemudian meminta paraf dari sekda,” kata Syamsir.

Menurut Samsir, draf SK UMK 2013 kemarin belum dapat paraf Sekda Pemprov Banten Muhadi, lantaran sekda sedang mengikuti rapat anggaran di Jakarta. “Saat ini belum dapat paraf sekda karena sedang rapat di Jakarta sampai besok (hari ini-red). Makanya, sekarang drafnya dilengkapi dulu. Setelah ada paraf sekda, barulah saya menghadap gubernur untuk meminta tandatangan,” jelasnya.

Dia menyatakan bahwa nomor SK UMK 2013 ditarget sudah dapat keluar pada Kamis (29/11), untuk selanjutnya ditandagangani gubernur. “Pokoknya kita target pekan ini sudah ditandatangani SK-nya. Kita ingin bekerja cepat,” tegasnya.

Seperti diketahui, seluruh kabupaten/kota se-Banten telah mengajukan usulan UMK 2013 ke Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Namun, usulan UMK tersebut rawan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena ada sejumlah Apindo kabupaten/kota yang tidak menandatangani usulan UMK tersebut.

Meski demikian, Erick Syehabudin menegaskan bahwa tidak adanya tanda tangan Apindo kabupaten/kota pada usulan UMK 2013 dinilai tidak berpengaruh terhadap penetapan UMK yang dilakukan gubernur. Sebab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi bupati/walikota.

Untuk itu, Erick meminta kepada seluruh serikat pekerja/buruh di Banten untuk mengawal UMK tersebut pada konsistensi dan komitmen Apindo. Bukan sebaliknya, menekan dan mengawal kebijakan pemerintah daerah. Sebab, kata Erick, pemerintah daerah hanya sebatas menetapkan dan mendukung usulan UMK yang diajukan.“Pemerintah pasti mendukung masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Makanya yang harus dikawal justru Apindo, bukan pemerintah,” katanya.

Berdasarkan data Disnakertrans Banten diketahui bahwa UMK 2013 yang diusulkan Kota Tangerang sebesar Rp 2.203.000, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Rp 2.200.000, Kota Serang Rp 1.798.446, Kota Cilegon Rp 2,2 juta, Kabupaten Lebak Rp 1.187.500, Kabupaten Serang Rp 2.082.850, dan terendah yakni Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 1.182.000. (zey)

ADVETORIAL

OPINI

Ada banyak sisi untuk melihat apa-apa saja problematika dan tantangan yang dihadapi pemuda Banten hari ini dan di masa depan. Saya ingin melihatnya dari satu sisi saja, yaitu pemuda sebagai obyek pasar.