Politik Golput Untuk Tahun 2024

Ikhsan Ahmad06/12/2021

Politik adalah cara bersama untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Demokrasi menjadi alat untuk mencapai perubahan tersebut. Rotasi kekuasaan, yakni pemilu menjadi ruang dimana alat tadi bekerja.

Ruang dan alat ini akan terang dan tajam jika diberikan cahaya ilmu pengetahuan dan diasah dengan etika.

Oleh: Ikhsan Ahmad *)

Nilai kebenaran tertinggi dalam demokrasi hanya satu, nilai suara mayoritas berpihak kepada seluruh masyarakat beserta kepentingannya.

Manfaat demokrasi hanya bisa dimaknai jika pendidikan, kesejahteraan dan keberdayaan tumbuh dari strata masyarakat yang dipinggir baru kemudian di tengah dan atas. Bukan sebaliknya.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah kunci mewujudkan perubahan dan perbaikan yang diinginkan.

Partisipasi politik tidak boleh bernilai manipulatif karena ia presisi sebagai kehendak bersama, kepentingan bersama dan nilai bersama yang ingin diwujudkan. Tetapi jangan diartikan suara rakyat (terbanyak) adalah suara Tuhan, karena jika benar begitu adanya, Tuhan telah runtuh bersama orde baru yang didukung mayoritas selama 32 tahun.

Penyelenggaraan demokrasi dengan memanfaatkan ruang-ruang kontestasi tidak akan bisa dilakukan tanpa melibatkan partisipasi politik publik untuk mendapatkan legitimasi. Legitimasi publik inilah yang menjadi dasar melakukan perubahan ke arah yang lebih.

Mekanisme ini tentu saja bekerja pada kesadaran untuk membangun kualitas berbangsa dan bernegara. Partisipasi publik dalam pemilu bekerja dalam mekanisme kesadaran mengharapkan perubahan kehidupan yang lebih baik melalui kepemimpinan yang amanah dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Partisipasi dalam pemilu, bukan persoalan teknis, mencoblos atau mencontreng. Tidak pula bisa bermakna hanya dengan besaran presentase pemilihnya.

Legitimasi kekuasaan yang diberikan harus diyakini 100% untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, membangun pendidikan berkualitas secara merata dan terjangkau, membangun keberdayaan ekonomi masyarakat, menjaga ketertiban dan tegaknya hukum.

Bukan melakukan penganggaran untuk kehidupan life style berkuasa atau mengumpulkan kembali modal saat berkontestasi.

Demokrasi yang berjalan dengan memanfaatkan ruang kontestasi untuk berkuasa, menempatkan korupsi sebagai peluang usaha sampingan ketika berkuasa, tidak ada garansi munculnya calon pemimpin yang bekerja atas kesadaran melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tampil dengan dukungan oligarki menggunakan sistem ijon politik, menggunakan ruang kontestasi dengan mekanisme administratif – copy paste – pencitraan sudah saatnya dilawan.

Partai politik yang tidak pernah bisa mereformasi dirinya, pemilu yang didasari jual beli, sewa menyewa partai, pemilu yang hanya bisa menampilkan calon itu-itu saja sudah saatnya dilawan, karena hasilnya hanya mensejahterahkan dan memakmurkan kelompok-kelompok tertentu saja.

Pemilu mendatang akan menghasilkan pertentangan dengan tujuannya sendiri. Pemilu mendatang tidak akan bisa menciptakan kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat karena pemilu telah menjadi instrument penguasaan ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Perlawanan yang bisa dilakukan adalah dengan cara tidak membuka ruang legitimasi untuk proses pemilu yang insyaallah manipulatif dari hulu sampai hilir.

Golput adalah pilihan untuk mengontrol manipulasi yang akan terjadi. Golput adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral untuk melakukan posisi tawar kepada calo politik dan oligarki politik agar mereka tidak membajak demokrasi. Golput adalah rasa cinta kepada bangsa dan negara agar tidak dieksploitasi oleh kontestasi yang korup.

Golput membuka ruang kembali adanya pemilik kedaulatan yang sah dan menjadi dinding pemisah antara rakyat dan pemilik agenda elitis yang berorientasi pada kekuasaan semata.

Golput bukan tindakan tidak bertanggungjawab, justru sebaliknya menjadi sikap patriotis ketika pemilu menghasilkan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyatnya. (*)

*) Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik yang sehari-hari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Untirta Serang.