Ketua DPRD Banten Jadi Dewan Pembina Pokja Wartawan

ketua dprd banten

Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni kini telah sah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Setelah sebelumnya sukses menggelar Kongres ke-VI di Pandeglang, Sabtu-Minggu (28-29/8/2021). Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten terpilih, Deni Saprowi mengatakan, Andra Soni ditunjuk langsung menjadi Ketua Dewan Pembina secara ex-offico. “Kami berharap agar ke depan Pak Andra dapat membina kami dalam menjalankan tugas-tugas kejurnalistikan, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” katanya di ruang kerja Ketua DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (2/9/2021). Pria yang akrab disapa Saprol itu…

DPRD Banten Minta Pemprov Segerakan Sekda Definitif Setelah Al Mundur

wakil ketua dprd banten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta Pemprov segera mendapatkan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif setelah Al Muktabar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Banten dan menunjuka Muhatarom, Inspektur Provinsi Banten sebagi pejabat pelaksana tugas (Plt). Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati, Rabu (1/9/2021). Menurutnya, Jabatan Sekda tidak bisa dijabat terlalu ama oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), pasalnya jabatan Sekda mempunyai tugas dan kewenangan sangat tinggi di Pemprov Banten. “Sekarang Sekdanya dijabat Plt. Ini tidak memungkinkan untuk terlalu lama, banyak tugas dan kewenangan yang sangat tinggi di…

NU Kunjungi DPRD Banten, Bahas Soal Hibah Bangunan Milik Daerah

NU Banten

Pengurus Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Banten menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, di Ruang Pimpinan, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (13/8/2021). Kunjungan ini antara lain membahas soal hibah bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sekretaris PW NU Banten KH. Amas Tajudin diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong. R. Sumedi dan anggota Komisi IV Juheni M. Rois. Budi Prajogo yang juga Koordinator Pansus VI DPRD Provinsi Banten mengatakan, maksud kedatangan perwakilan pengurus NU Provinsi Banten ini…

Tajam Dikritik, DPRD Banten Batalkan Pengadaan Mobil Camry Rp2,8 M

Mobil Camry Rp2,8 miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten membatalkan pengadaan kendaraan dinas operasional jenis Toyota Camry senilai Rp2,8 miliar pada tahun anggaran 2021. Pengadaan mobil dinas itu menuai kritik tajam sejumlah elemen masyarakat, dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) Darurat. “Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya pada triwulan ke satu akan tetapi pada saat ini pandemi covid 19 yang masih sangat tinggi kasus positif nya sehingga pimpinan DPRD bersepakat untuk membatalkan rencana pengadaan kendaraan tersebut,karena prioritas utama adalah penangan covid 19, untuk pengadaan kendaraan bisa…

Anggota DPRD Banten Garis Bawahi Tiga Poin Persoalan Tahu Tempe

Harga bahan baku makanan pokok Tahu dan Tempe yang terus mengalami lonjakan harga, menarik perhatian Anggota DPRD Provinsi Banten, Komisi II dari Fraksi PSI, Maretta Dian Arthanti mengunjungi Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Serang, di Jalan Kramatwatu, Selasa (16/3/2021). Alasan Maretta berkunjung ke Kopti Kabupaten Serang, karena mendengar jeritan pengrajin tahu tempe. “Saya mendengar mereka mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang terus melambung tinggi,” ungkap Maretta usai kunjungan ke Kopti Kabupaten Serang. Maretta juga mengakui, mendengar secara langsung pendapatan mereka menurun selama harga kedelai masih seharga Rp 10.200. “Mereka…

DPRD Banten dan Polda Banten Teken Kerjasama Penegakan Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menandatangani kerjasama pengamanan dan penegakan hukum dengan Polda Banten, Rabu (3/3/2021). Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni mengatakan, penandatanganan MoU ini tentang bantuan pengamanan kegiatan dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Banten agar kondusif. “Kalau menentukan peraturan daerah yang ada di Provinsi Banten, kami memiliki kewajiban melibatkan stekholder, salah satunya Polda yang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam urusan hukum dan lain-lain. Kami bekerjasama terkait hukum yang terjadi,” katanya. Ia mengungkapkan, tahun ini DPRD Banten ada 14 Peraturan Daerah (Perda) yang akan dibahas untuk…

Desak Lanjutan Dana Otsus, Mahasiswa Papua Gelar Aksi di DPRD Banten

Mahasiswa asal Papua di Banten yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Banten, Senin (16/11/2020). Massa meminta pemerintah pusat untuk melanjutkan dana Otsus Papua. Pasalnya, dari dana tersebut, seluruh mahasiswa di Banten dapat terus melanjutkan pembelajaran dengan mendapat beasiswa dana Otsus. Koordinator lapangan aksi, Frans yohanes miokbun mengatakan, sebagian besar mahasiswa Papua di Provinsi Banten, bergantung pada beasiswa dan bantuan biaya kuliah dari pemerintah daerah Papua sebagai implementasi pengunaan dana Otsus. “Kami, Mahasiswa Papua mempunyai hak untuk menyuarakan dan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat…

Sebanyak 85 Anggota DPRD Banten Rapid dan Swab Test

Sebanyak 85 anggota DPRD Banten beserta pegawai di gedung legislatif itu mengikuti rapid test (RT). Pemeriksaan kesehatan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi, Kamis (17/9/2020). “Semua anggota dewan dan karyawan, termasuk staff nya juga (di rapid test). Dari pagi, jam 09.00 wib, 15 menit usai test langsung diketahui hasilnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten, Yoyon Sujana. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pandeglang ini bercerita hingga dirinya selesai melakukan rapid test, belum ada anggota legislatif Banten yang di nyatakan reaktif. Rapit test ini dilanjutkan dengan pemeriksaan swabnya. Rapid test dilakukan…

Anggota DPRD Banten Ajukan Hak Interpelasi Soal Bank Banten

anggota dprd banten bersidang

Lima belas anggota DPRD Banten mengusulkan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim soal pemindahan rekening umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB). Ke-15 anggota DPRD itu telah menandatangani usulan hak interpelasi. Jumlah tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan di rapat paripurna anggota dewan. Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengatakan, selain 13 anggota dari fraksinya, ada dua anggota dewan dari Gerindra dan PSI. Sehingga, syarat interpelasi yang diajukan oleh minimal dua fraksi sudah terpenuhi. “Hari ini sudah ada 15 orang tanda tangan. Tadi sore dari fraksi Gerindra,”…

Anggota DPRD Banten Dilaporkan ke Polisi Buat Buku Nikah Palsu

IA, anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP dilaporkan ke Polres Pandeglang atas tuduhan pemalsuan buku nikah. Pelapornya adalah keluarga besar H Ating Saefudin, sudagar beras di Pandeglang. “Yang buat laporan anak saya, LS ke Polres Pandeglang. Laporan itu karena istri siri saya punya buku nikah, ternyata berdasarkan keterangan dari KUA Menes, pernikahan itu tidak tercatat,” ujar H Ating, Sabtu (30/5/2020). Sebagai dasar laporan, pihaknya melampirkan surat dari KUA Menes yang menyatakan, pernikahan dengan istri sirinya tidak tercatat. Ini berarti buku nikah, kata dia, itu dipastikan palsu. H Ating mengaku, Pernikahannya…