Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengungkapkan sejumlah pembangunan di Provinsi Banten yang berhasil dilakukan selama Banten menjadi Provinsi pada acara tasyakuran dan ramah tamah bersama para pejuang perintis dan mempertahankan kemerdekaan RI dalam rangka HUT RI ke 73 tingkat Provisni Banten, Rabu (15/8/2018).
Acara yang dihadiri para pejuang perintis kemerdekaan, veteran, purnawirawan, wredhatama dan Warakauri yang tingal di Banten tersebut digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (P3B), Curug, Kota Serang.
Andika mengatakan, Provinsi Banten telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang menjadi kebanggaan seluruh warga Banten. Antara lain IPM atau indeks pembangunan manusia Banten mengalami kenaikan menjadi 71,42 pada tahun 2017. “Dan ini menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi,” imbuhnya.
Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester I tahun 2018 mencapai 5.59% atau jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.27%. Investasipun mengalir deras ke Provinsi Banten dengan realisasi pada semester I 2017 telah mencapai Rp 20,4 trilyun. Di bidang pertanian, angka produksi gabah kering giling pada tahun 2017 juga telah menembus 2,42 juta ton. “Prestasi itu semua dilengkapi dengan pengelolaan keuangan Banten yang telah dinilai Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK selama dua tahun berturut-turut,” ujarnya.
Baca: Ciri-ciri Hewan Kurban Yang Sehat Menurut Dinas Pertanian Banten
Namun kata Andika, masih terdapat pekerjaan rumah seluruh stake holder di Banten. Hal tersebut di antaranya adalah persoalan ketimpangan ekonomi di wilayah utara dan selatan. Dicontohkannya, pendapatan per kapita kota Cilegon di wilayah utara Banten telah mencapai Rp195 juta, sedangkan Kabupaten Lebak yang berada di wilayah selatan Banten memiliki pendapatn per kapita hanya sebesar Rp 17,3 juta. “Demikian juga Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta,” imbuhnya.
Andika mengungkapkan, indeks pembangunan manusia (IPM) kota Tangerang Selatan di wilayah utara Banten adalah sebesar 80,84 atau mencapai posisi di atas DKI Jakarta. Di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,95. “Maka disini, peran kita semua sangat vital untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan Banten secara lebih adil dan merata,” ujarnya.
Andika menyebut, sinkronisasi program kerja antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan wilayah yang masih terjadi. Pemprov Banten sendiri, lanjutnya, telah menetapkan politik anggaran pada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Provinsi Banten 2018-2022 diarahkan pada tiga hal, yaitu infrastruktur, aksebilitas pendidikan dan kesehatan. (Siaran Pers Tim Media Wagub Banten)
