Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menyiapkan program sistem informasi izin layanan cepat (Silat). Program ini digadang-gadang akan mampu mengurus izin hanya dengan waktu satu jam.
Hal itu terungkap saat Staf Ahli Ekologi dan Sumber Daya Lelautan KKP, Pamuji Lestari melakukan kunjungan dengan Komisi IV DPR RI di Pelabuan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (11/8/2020).
“KKP sudah membuat trobosan mempermudah perizinan. Kalau tadinya mengurus izin satu atau dua minggu bahkan sebulan. Kini cukup hanya satu jam saja. Tapi persyaratan izinnya harus lengkap,” ungkapnya.
Kata Pamuji Lestari, dalam proses pembuatan izin pada program Silat ini menggunakan sistem daring.
Baca:
- Ikan Pari Manta Dilepas Ke Laut Setelah Ditemukan Nelayan Pulau Tunda
- Nelayan Suralaya “Dipaksa” Terima Bantuan Beras Tak Layak Konsumsi
- Terseret Ombak, Nelayan Ditemukan Tewas di Pantai Binuangeun
Tetap Jaga Komunikasi
“Banyak trobosan yang dilakukan. Namun komunikasi yang baik harus tetap dijaga, sehingga kami dapat memiliki data informasi kaitan apa yang bisa kami lakukan demi perbaikan para nelayan. Baik dari sisi ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan,” katanya.
Kata dia, semua pihak harus memiliki sikap optimis dalam kemajuan di sektor kelautan dan perikana. Sebab meski saat ini tengah dalam masa sulit akibat pandemi, Presiden Joko Widodo masih tetap optimis adanya kemajuan.
Pamuji Lestari mengaku, KKP tengah menyiapkan program bagi para nelayan, dan pengusaha budidaya ikan yang kekurangan modal atau tidak ada modal akibat terdampak pandemi Covid-19. Nantinya melalui badan layanan umum lembaga permodalan usaha kelautan dan perikanan, dapat membantu permodalan dengan bunga yang kecil.
“Bunganya sangat kecil hanya tiga persen per-tahun, tentunya ada persyaratan disana,” ujarnya.
Kata dia, program tersebut hanya untuk latihan. Sebab ketika nanti para nelayan dan pengusaha budidaya ikan sudah mampu mandiri dan maju, maka pihak perbankan juga tentunya akan mempermudah.
“Usaha ini memang sebelumnya bisa dibilang Risti (risiko tinggi). Namun setelah dijelaskan, alhamdulillah setelah kita memberikan pemahaman akses permodalan sudah kita dapatkan,” paparnya. (Sofi Mahalali)
