Ketua DPD Partai Hanura Banten, Ahmad Subadri menyatakan, akan mengevaluasi ketidakhadiran anggota DPRD dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor DPD Partai Hanura, Ruko Sukses II, Jalan KH Abdul Latief, Kota Serang, Selasa (30/1/2018).
“Yang pasti kami sebagai pengurus DPD Partai Hanura Banten yang tercantum di Sipol KPU akan menegakan disiplin sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Apakah ketidakhadiran mereka itu memang sengaja alias melalaikan atau ada kesibukan yang tidak memungkin mereka hadir. Misalnya, kalau yang bersangkutan tengah umroh atau kegiatan penting, tentu itu merupakan hal yang wajar,” kata Ahmad Subadri, Ketua DPD Partai Hanura kepada wartawan.
Ahmad Subadri menyatakan, kepengurusan yang dipimpinnya merupakan kepengurusan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memuat kepengurusan DPD Partai Hanura Banten yang merupakan bagian dari DPP Partai Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO).
“Kami jangan dibentur-benturkan. Saya sudah bicara dengan Pak Eli Mulyadi dari hati ke hati dan beliau siap untuk memenangkan Partai Hanura baik di perhelatan Pilkada, Pemilu Legislatif maupun di Pilpers,” kata Ahmad Subadri.
Baca: Sipol KPU: DPD Hanura Banten Yang Sah Dipimpin Ahmad Subadri
Wahyul Furqon, Komisioner KPU Banten dan Didi M Sudi, Ketua Bawaslu Banten mengatakan, verifikasi faktual dilakukan tehrhadap kepengurusan DPD Partai Hanura Banten yang dipimpin Ahmad Subadri karena tercantum dalam Sipol KPU. “Verfikasi faktual terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi, baik kepengurusan di pusat maupun di daerah,” ujar Wahyul Furqon.
Menurut Wahyul Furqon, hampir seluruh persyaratan DPD Partai Hanura Banten memenuhi syarat, hanya beberapa hal yang belum memnuhi syarat dan bersifat tidak perinsipil seperti kesalahan kartu anggota karena berbeda dua digit dengan yang tercantum di Sipol. Sedangkan keterwakilan perempuan, kepengurusan DPD Partai Hanura Banten melebihi 30 persen, yaitu dari 29 pengurus, sebanyak 10 pengurus berjenis kelamin wanita.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan anggota DPRD di Banten yang dipimpin Eli Mulyadi, siap menempuh jalur hukum, jika terjadi pergantian kepengurusan dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD se-Banten sebelum terjadi keputusan politik atau keputusan hukum terkait konflik dua kubu di Partai Hanura (MediaBanten.Com 27/1/2018; Jika Di-PAW, DPD Partai Hanura Banten Siap Menempuh Jalur Hukum)
“Kami tetap berjalan seperti biasa sebelum ada keputusan yang mengikat dan Insya Allah tidak berpengaruh terhadap perhelatan Pilkada,” kata Eli Mulyadi, Ketua DPD Partai Hanura kepada wartawan di Gedung DPD Hanura Banten, Minggu (27/1/2018).
Keputusan politik itu sangat menentukan di antara dua kubu di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jika kesepakatan politik terjadi, maka proses hukum tidak perlu dilanjutkan. Kesepakatan politik itu akan dituangkan dalam sebuah berita acara yang dikuatkan oleh notaris. Namun jika kesepakatan politik antara kedua kubu tidak terjadi, maka proses hukum melalui Penadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan ditempuh untuk memastikan kepengurusan Partai Hanura yang sah.
Eli membenarkan, banyak kader di kepengurusannya “menyeberang” ke kubu sebelah. Namun bagi dia hal itu dinilai wajar dan dipersilahkan. Mereka tetap adalah keluarga besar Hanura. “Saya tahu kok ada anggota dewan, ada pengurus cabang, ada juga pengurus daerah. Tidak apa-apa. Namun kalau mereka ingin kembali, ya ada konsekuensinya,” kata Eli.
Ketua DPD Partai Hanura Banten, Eli Mulyadi merasa yakin pihaknya akan memenangkan “pertarungan politi” dalam kasus dualisme kepengurusan Partai Hanura. “Karena Munaslub itu bukan yang ujug-ujug dilaksanakan, proses administrasi juga harus dipenuhi dan dilaksanakan,” ujarnya. (Adityawarman)
