Kemendagri dan BPK Lakukan Pendampingan Susun Laporan Keuangan Banten Untuk WTP

Kementria Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendampingan digelar di Gedung Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (1/11/2018). Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ino S. Rawita mengungkapkan, ada beberapa pesan yang disampaikan terkait penyusunan laporan. “ Program ini harus dipertahankan terus karena secara teknis sistem ini sudah terukur “ ungkap Ino saat membuka acara. Pj Sekda Banten mengatakan, walaupun sudah mencapai opini WTP jangan sampai ada yang tertangkap tangan.…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten Dijadwalkan Serahkan LKPD 2017 Ke BPK Rabu Ini

Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu ini (28/4/2018) dijadwalkan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, di Jalan Palka, Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang. Sebelumnya, Selasa (3/27) , telah dilakukan ekspose LKPD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspekstorat bersama Gubernur Banten di ruang gubernur. “Insya Allah besok LKPD diserahkan ke BPK langsung oleh Pak Gubernur,” ujar Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S, ditemui di Kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (27/3/20180. Ia menuturkan, secara keseluruhan LKPD 2017…

Baca Selanjutnya

Banten Bertekad Pertahankan Opini WTP dari BPK

Pemprov Banten bertekad mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satu caranya adalah memperkecil temuan barang persediaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten setiap tahunnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD,) Nandy Mulya S menjelaskan, guna menyikapi hal tersebut, Pemprov Banten melakukan pembinaan pengelolaan persediaan untuk para pengurus barang di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Persoalan yang paling sering ditemukan pada pengelolaan barang persediaan tersebut yaitu adanya perbedaan antara catatan dengan kondisi barang yang ada. “Di OPD ada pengurus barang, dan…

Baca Selanjutnya