Tanpa SK Pencabutan, 10.000 Honorer Tetap Gelar Demo Sikapi Pemecatan Guru Non PNS

Forum Honorer Banten Bersatu tetap akan mengerahkan 10.000 honorer di Banten untuk mengelar demo ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang pada Kamis (28/3/2019) untuk menyikapi pemecatan 6 guru honorer yang berselfi dua jari dan memajang stiker Prabowo-Sandi. “Kami bisa menghentikan demo itu jika ada keputusan tertulis yang menyatakan pencabutan SK pemecatan ke-6 guru honorer dan memperkerjakan kembali mereka di SMAN 9 Kronjo Tangerang. Ini kan hanya sebatas ucapan atau lisan yang kami ragu terhadap pernyataan pejabat di Dindikbud Banten itu,” kata Martin Al Kosim, Ketua Forum Honorer…

Baca Selanjutnya

Menyoal Calon Rektor dan Nilai Untirta Jawara

Kepemimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memasuki babak baru. Rektor saat ini Prof. Soleh Hidayat sudah memasuki masa akhir periode yang diemban sejak tahun 2011. Berdasar hasil Sidang Senat Untirta, saat ini Bakal Calon (Balon) Rektor Untirta periode 2019-2023 sudah disahkan. Dari 6 (enam) pendaftar, terpilih sebanyak 4 (empat) balon yang telah lulus tahapan verifikasi. Keempat balon rektor Untirta tersebut yakni Agus Ismaya Hasanudin, Fatah Sulaiman, Suherman dan Tubagus Ismail. Menurut Panitia Pemilihan Rektor Untirta, setelah melalui proses penetapan Balon Rektor, keempatnya akan melalui tahapan penyampaian visi-misi dalam sidang senat…

Baca Selanjutnya

Pj Sekda Banten Buka Forum OPD Bidang Pendidikan di SMKN 2 Serang

Penjabat Sekda Pemprov Banten Ino S Rawita membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Aula SMKN 2 Kota Serang, Selasa (12/03/2019). Turut hadir Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Iksan, Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih, Kepala KCD Se-Banten, para Kepala Sekolah, Dewan Pengawas, dan Organisasi Profesi Pendidikan. Dalam sambutannya Pj Sekda Banten Ino S Rawita menyampaikan perkembangan Provinsi Banten yang sangat dinamis dan progresif, serta menuntut sebuah proses perencanaan yang mampu menjawab tantangan terkini serta mampu menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang…

Baca Selanjutnya

Ssst … Kisruh Administrasi Dindikbud Itu Bermuara di SK Gubernur Banten

Kekisruhan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten itu ternyata berawal dari perubahan mendasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang penunjukan pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), bendahara pengeluaran pembantu dan bendara bantuan operasional sekolah (BOS). Kekisruhan administrasi ini menyebabkan honor lebih 8.000 guru non-PNS belum dibayarkan sejak Januari hingga awal Maret 2019. Lebih parah lagi, biaya listrik di sebagian besar SMAN/SMKN di Banten menunggak lebih dua bulan, menyebabkan PT PLN mengancam akan mencabut sementara sambungan listrik itu jika dibayar setelah tanggal 20 (Baca: Akibat Kisruh Administrasi,…

Baca Selanjutnya

Kisruh Dindikbud Berlanjut, Benarkah KPA/PPK Dijabat KCD Abaikan Surat Kadis?

Kekisruhan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten masih berlanjut soal penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis (PPTK) terkait dana ,sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan sekolah kebutuhan khusus negeri (SKhN). Kekisruhan administrasi ini menyebabkan honor lebih 8.000 guru non-PNS belum dibayarkan sejak Januari hingga awal Maret 2019. Lebih parah lagi, biaya listrik di sebagian besar SMAN/SMKN di Banten menunggak lebih dua bulan, menyebabkan PT PLN mengancam akan mencabut sementara sambungan listrik itu jika dibayar setelah…

Baca Selanjutnya

Akibat Kisruh Administrasi, Honorer Lebih 8.000 Guru Non-PNS Terlambat dan Listrik Menunggak

“Kekisruahan” pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten menyebabkan tunggakan pembayaran listrik sebagian besar SMA/SMK Negeri dan honor lebih 8.000 guru non-pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, dalam suratnya PT PLN “mengancam” akan mencabut listrik jika hingga tanggal 20 Marlet 2019 belum juga dibayar. Plt Sekretaris Dinas (Sekdis) Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin yang dikonfirmasi MediaBanten.Com, Selasa (5/3/2019) membenarkan soal tunggakan listrik, namun dia tidak menyebutkan secara jelas. “Sudah ada MoU dengan PLN, nanti akan diselesaikan,” kata Ujang sambil pergi menghindari pertanyaan berikutnya. Keterangan yang dihimpun MediaBanten.Com menyebutkan, salah…

Baca Selanjutnya

SMA dan SMK Swasta Merasa “Dianaktirikan” Pemprov Banten

Wakil Ketua Ikatan Cendikiawan Islam (ICMI) Kota Serang, Muhammad Juhyani menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kurang memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan sekolah menengah swasta. “Terbukti, dalam penerimaan siswa/siswi baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten membebaskan rombongan belajar (rombel). Artinya, calon murid itu ditampung sebanyak-banyaknya, mengkibatkan sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid baru,” kata Muhammad Juhyani, Wakil Ketua ICMI Kota Serang yang juga Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Widya Husada kepada MediaBanten.Com, Selasa (5/3/2019). Meski tidak mengemukakan angka-angka, Muhammad Juhyani membenarkan, jumlah murid SMK swasta di Kota Serang dari tahun ke…

Baca Selanjutnya

Sirojudin: OSN SMA se-Lebak Untuk Tumbuhkan Kreativitas Murid

Kepala Kantor Cabang Dinas Pedidikan Kabupaten Lebak, Akhmad Sirojudin, membuka perhelatan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMA se-Kabupaten Lebak 2019, di SMA Negeri 1 Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Rabu (27/2/2019). Ahmad Sirojudin mengatakan, OSN ini merupakan salah satu pilar dalam menumbuhkan kreatifitas siswa dalam dunia pendidikan. Baik secara kognitif, apektif, maupun psikomotorik. “Ada tiga dimensi yang memang harus kita lalukan dalam dunia pendidikan, selain kognitif yaitu apektif. Namun ada hal yang lebih penting yaitu psikomotorik,” katanya. Sirojudin menuturkan, para guru SMA se-Kabupaten Lebak, agar meningkatkan pendidikan tidak hanya…

Baca Selanjutnya

Gandung: Kepsek SLTA Tanpa Sertifikat LPPKS Dinilai Maladministrasi Luar Biasa

Gandung Ismanto, Akademisi Universitas Negeri Tirtayasa (Untirta) mengingatkan, pengangkatan atau pelantikan kepala sekolah (Kepsek) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi maladministrasi yang luar bisa jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengabaikan Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Menurut Undang-undang Pemerintah Daerah, jabatan kepala sekolah itu bukan lagi tugas tambahan guru, tetapi sudah secara struktural setingkat pimpinan madya. Karena itu, harus berlaku syarat dan proses seleksi seperti lazimnya terhadap jabatan pimpinan madya, termasuk seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel,” kata Gandung Ismanto,…

Baca Selanjutnya

Tahun Ini, Pemprov Banten Belum Siap Terapkan Sertifikat Calon Kepala Sekolah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ternyata belum siap menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permindikbud) No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini mengharuskan kepala sekolah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Sertifikat itu diterbitkan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau perguruan tinggi yang berkerjasama atau ditunjuk Kemendikbud untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk calon kepala sekolah. “Implementasi Permendikbud itu tidak mudah. Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan banyak pihak baik lembaga pendidikan dan latihannya, penganggaran dan hal-hal teknis lainnya. Kalau kami dari Badan…

Baca Selanjutnya

Presiden Joko Widodo Lihat Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah di SD Panimbang

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi dan melihat pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, Senin (18/2/2019). Kunjungan Presiden RI ini didampiingi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto W Arban, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BPNPB Doni Monardo dan Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. Presiden RI dengan rombongan datang dengan menggunakan Super Puma helikopter milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sekitar pukul 08.45…

Baca Selanjutnya