Kawasan Banten Lama Diusulkan Dikelola Badan Otorita Pengelola Pariwisata

Pemerintah pusat diminta untuk membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Banten Lama seperti pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Borobudur. Pembentukan badan otorita itu dilandasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpers). Demikian kesimpulan dari keterangan yang dikumpulkan MediaBanten.Com, Sabtu (17/11/2018) dari Muqoddas Syuhada (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Banten), Andi S Trisnahadi (Patih Dalem Kesultanan Banten), Firdaus Gozali (Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Demokrat) dan KH Fathul Adzim (tokoh agama) di Banten Lama. “Pak Gubernur sendiri menyatakan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi revitalisasi Banten Lama dan sangat tertarik.…

Baca Selanjutnya

Pemprov Dinilai Belum Memiliki Niat Baik Izin Ke Pemilik Tanah Revitalisasi Banten Lama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai belum memiliki niat baik untuk meminta izin atau berkoordinasi dengan pemilik tanah yang sah dengan bukti sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah itu kini dijadikan obyek revitalisasi Kesultanan Banten oleh Pemprov Banten dengan dana puluhan miliar rupiah. Sertifikat itu merupakan milik keluarga Sultan Banten, Ratubagus Hendra Bambang Wisanggeni, di antaranya atas nama Ratu Asiah, nenek dari sultan. “Jangan beralasan karena ada gugatan soal pewaris kesultanan. Ttrah atau garis lurus keturunan Rtb HB Wisanggeni sebagai keturunan Sultan Banten terakhir itu tidak bisa dihapus dan sertifikat…

Baca Selanjutnya

Langgar UU Cagar Budaya, Pagar Tembok Reruntuhan Keraton Surosowan Dibongkar

Pagar bata yang semula direncanakan mengelilingi reruntuhan Keraton Surosowan akhirnya dibongkar sejak Selasa (23/10/2018). Pembongkaran dan meratakan bekas-bekas pemagaran itu masih berlangsung hingga Rabu siang (24/10/2018). Juliardi, Kepala Seksi Pelestarian dan Perlindungan Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten yang dihubungi MediaBanten.Com membenarkan pembongkaran pagar bata tersebut. “Kami memang menyarankan agar pagar yang nantinya akan menutupi reruntuhan Keraton Surosowan itu dibongkar. Sebab bukan begitu caranya melakukan pemagaran. Alhamdulillah, Pak Gubernur menyetujui pembongkaran pagar itu,” katanya. Prinsip pemagaran dalam cagar budaya adalah terpasang tetapi tidak terlihat, yaitu pagar memang dipasang tetapi tidak…

Baca Selanjutnya

Langgar UU Cagar Budaya, Keraton Surosowan Dipagar Tembok

Keraton Surosowan bakal ditutup pagar bata yang merupakan bagian dari revitalisasi Kawasan Banten Lama senilai Rp71,9 miliar dari Pemprov Banten dan pembersihan kanal sebesar Rp7,9 miliar tahun 2018. Tindakan ini terkesan mengabaikan tata cara revitalisasi yang sesuai dengan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya. “Keraton Surosowan merupakan salah satu cagar budaya dan ikon di Kawasan Banten Lama. Pemagaran dengan bata jelas melanggar UU Cagar Budaya, karena bukan begitu caranya. Coba perhatikan benda cagar budaya yang ditangani Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Semua hanya dipagar dengan kawat dengan tiang-tiang di…

Baca Selanjutnya

IAI Banten Dan Kesultanan Hanya Tolak Pelaksanaan Fisik Revitalisasi Tak Sesuai UU Cagar Budaya

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten, Mukoddas Syuhada, Patih Dalam Kesultanan Banten, Andi S Trisnahadi dan anggota DPRD Kota Serang Firdaus Gozali menyatakan, pihaknya bukan menolak niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) penataan dengan istilah revitalisasi Kawasan Banten Lama. Keduanya hanya menolak pelaksanaan fisik penataan yang tidak sesuai dengan prinsip revitalisasi dan cagar budaya. “Kawasan Kesultanan Banten itu tidak hanya milik segelintir atau sekelompok orang di Pemprov. Banten, kami juga punya hak untuk mengkritisi dan memberi masukan cara-cara revitalisasi yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Itu sudah kami tempuh semua, tapi…

Baca Selanjutnya

Gubernur: Banten Lama Itu Tanah Negara. Patih Dalam: Ada Sertifikat dari BPN

Patih Dalam Kesultanan Banten, Andi S Trisnahadi menegaskan, tanah yang digunakan proyek revitaliasi Kawasan Banten Lama dari Pemprov Banten memang bersertifikat. “Buat apa bohong? Ini foto depan salah satu sertifikat dari 7 sertifkat milik kesultanan, cuman saya mohon maaf ada bagian yang diberi spidol merah karena itu permintaan sultan,” katanya yang dihubungi MediaBanten.Com, Rabu malam (10/10/2018). Penegasan Patih Dalam Kesultanan itu untuk menjawab siaran pers tidak resmi diklaim dari Wahidin Halim, Gubernur Banten yang dikirimkan via WA. Siaran pers itu dinilai tidak resmi karena tidak bersumber dari pejabat resmi komunikasi…

Baca Selanjutnya

Ilham: Pemprov Berpotensi Lakukan Pelanggaran Berat Soal Revitalisasi Banten Lama

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang, Muhammad Ilham mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berpotensi melakukan pelanggaran berat dalam revitalisasi Kawasan Banten Lama. Pelanggaran paling fatal adalah membangun di atas tanah orang lain yang dibuktikan dengan sertifikat. “Sebagai kepala daerah yang berpengalaman selayaknya tahu cara-cara baik untuk mewujudkan niat baik, bukan dengan cara yang serampangan dan mengenyampingkan pihak lain, apalagi ini mengabaikan pemilik tanah. Artinya, pembangunan dengan niat baik itu di atas tanah bukan milik negara atau Pemprov dan itu tanpa minta izin. Ini pelanggaran berat yang dilakukan atas…

Baca Selanjutnya

Tanpa Izin, Proyek Revitalisasi Dari Pemprov Di Atas Tanah Bersertifikat Kesultanan Banten

Patih Dalam Kesultanan Banten, Andi S Trisnahadi menegaskan, lahan yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan revitalisasi Kawasan Banten Lama berdiri di atas tanah bersertifikat milik Kesultanan Banten. Pemprov tidak pernah minta izin, berkoordinasi dan lainnya terkait proyek revitalisasi di atas tanah tersebut. “Kami diam saja karena masih melihat niat baik yang akan dijalankan oleh Pemprov Banten. Namun ternyata niat baik itu dijalan dengan cara-cara yang tidak beradab. Masak tanah orang main bangun saja tanpa izin. Tanah itu ada sertifikatnya dan itu milik kesultanan. Di zona inti itu ada lebih 7…

Baca Selanjutnya

Balai Purbakala Hanya Melakukan Pendampingan, Bukan Rekomendasi Revitalisai Banten Lama

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3S) memastikan tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis berkaitan dengan proyek-proyek dalam revitalisasi Kawasan Banten Lama yang kini tengah gencar dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Balai ini hanya melakukan pendampingan agar tidak terjadi pengrusakan atau kehancuran benda-benda cagar budaya yang berada di Kawasan Banten Lama. “Kami masih ingat. Pak Yanuar (Kadis PRKP-red) dan jajarannya datang ke balai, sudah dengan perencanaan yang sedang dilaksanakan. Kami bisa apa, wong dia datang sebagai pemerintah daerah dan perencanaan itu harus dilaksanakan. Akhirnya kami memutuskan hanya melakukan pendampingan, bukan memberikan rekomendasi…

Baca Selanjutnya

Revitalisasi Banten Lama Tak Libatkan Kesultanan dan KH Tb Fathul Adzim

KH Tb Fathul Adzim, tokoh Kawasan Banten Lama menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak pernah melibatkan, berkoordinasi atau diberi tahu secara resmi tentang Revitalisasi Kawasan Banten Lama. Bahkan, lembaga Kesulitanan Banten yang sudah memiliki legal standing yang kuat tidak pernah dilibatkan Pemprov Banten dalam revitalisasi tersebut. Kiai ini mengingatkan Pemprov Banten agar tidak sembarangan melakukan kegiatan atau pembangunan di Kawasan Banten Lama yang merasa melakukan perbaikan, tetapi sesungguhnya melakukan pengrusakan di kawasan cagar budaya peninggalan Kerajaan Banten. “Jangan kan saya. Saya tanya ke Pak Namin, Ketua DPRD Kota Serang, tahu enggak…

Baca Selanjutnya

ATN Gelar Nobar Film G30 S PKI di Ciracas

Ahmad Taufik Nuriman (ATN), mantan Bupati Serang menggelar nonton bareng (nobar) film G30 S PKI di kediamannya, Ciracas, Serang, Banten. Minggu malam (30/9/2018). Nobar G 30 S PKI, merupakan kegiatan rutin yang digelar olehnya, agar masyarakat, khususnya generasi muda, jangan sampai melupakan sejarah. “Ini bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tentu ada pro-kontra terhadap pemutaran film ini setiap tahun. Namun bagi kita yang anti komunis, seharusnya mendukung pemutaran film ini setiap tahun untuk mengingatkan kita semua akan hal keji atau kebiadaban yang dilakukan PKI kepada para jenderal, alim ulama…

Baca Selanjutnya