Kisruh Dindikbud Berlanjut, Benarkah KPA/PPK Dijabat KCD Abaikan Surat Kadis?

Kekisruhan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten masih berlanjut soal penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis (PPTK) terkait dana ,sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan sekolah kebutuhan khusus negeri (SKhN). Kekisruhan administrasi ini menyebabkan honor lebih 8.000 guru non-PNS belum dibayarkan sejak Januari hingga awal Maret 2019. Lebih parah lagi, biaya listrik di sebagian besar SMAN/SMKN di Banten menunggak lebih dua bulan, menyebabkan PT PLN mengancam akan mencabut sementara sambungan listrik itu jika dibayar setelah…

Baca Selanjutnya