DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 dengan nilai pendapatan Rp10,50 triliun dan belanja Rp10,81 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan persetujuan ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam rancangan perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang baru saja disetujui, terdapat defisit sebesar Rp305,98 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup oleh surplus pembiayaan sebesar Rp305,98 miliar lebih, sehingga perubahan APBD tahun ini mencapai keseimbangan Rp10,94 triliun lebih,” ujarnya di Kota Serang, Selasa (10/9/2025).
Ia menjelaskan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan efisiensi belanja sesuai instruksi Presiden.
“Dalam perubahan ini ada efisiensi, salah satunya melalui tukin (tunjangan kinerja) dan beberapa kegiatan yang di-drop, karena tidak boleh menaikkan pajak masyarakat, maka ada koreksi di situ,” katanya.
Andra tidak menyebut detail besaran koreksi tunjangan kinerja, namun menyebut langkah itu sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat.
“Sebentar lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan APBD tahun 2026. Banyak hal yang harus disesuaikan, aspirasi masyarakat juga kita harus dengarkan,” ujarnya.
Menanggapi isu tunjangan perumahan DPRD Banten, Andra memastikan pembahasan akan dilakukan bersama legislatif. “Kami mengacu pada peraturan perundangan yang ada. InsyaAllah nanti kita akan bahas sama-sama dengan DPRD,” katanya.
Sementara, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Banten, Imron Rosadi, mengungkapkan pendapatan daerah turun Rp1,33 triliun dari target sebelumnya, terutama pada pendapatan asli daerah yang turun Rp1,38 triliun.
“Belanja daerah sebesar Rp10,81 triliun, berkurang Rp1,03 triliun. Defisit mencapai Rp305,9 miliar, namun tertutup dengan penerimaan pembiayaan Rp444,4 miliar yang naik Rp296,9 miliar,” jelasnya.
Imron menegaskan, seluruh fraksi DPRD telah menyetujui APBD-P dengan sejumlah catatan. “Prioritas anggaran tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penyesuaian APBD dapat memperkuat program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Kami menekankan agar alokasi anggaran diarahkan pada kesejahteraan rakyat dan mendorong agar Gubernur serta Wakil Gubernur memiliki terobosan untuk mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan,” kata Imron. (Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan – LKBN Antara)
