Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mematangkan tahapan pengkajian dalam perluasan rute layanan BRT atau Bus Rapid Transit guna mengkoneksikan langsung dengan 14 stasiun MRT atau transportasi massal yang terintegrasi.
“Kita berharap BRT ini juga connecting ke MRT. Jadi kan kalau kerja sama proyek MRT itu jaraknya 30 kilometer dari Kembangan sampai ke Balaraja bisa didukung dengan BRT,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy di Tangerang, Senin.
Ia mengatakan, bahwa untuk usulan awal operasional BRT sebelumnya diajukan oleh konsorsium pengembang seperti BSD, Summarecon, dan Paramount dengan ruang lingkup yang terbatas di wilayah masing-masing.
Namun demikian, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait, layanan tersebut diarahkan untuk diperluas jangkauannya sebagai mendukung dari connecting Moda Raya Terpadu (MRT) Kembangan hingga Balaraja.
“Contoh, misalkan kalau dari Summarecon disambungin ke Lippo, dari Lippo juga disambungin ke Curug, ke Citra Raya. Dari Citra Raya nyambung juga ke Tigaraksa,” ujarnya.
Dia menjelaskan, konsorsium pengembang saat ini tengah mematangkan kajian terkait perluasan akses pelayanan BRT tersebut dan dijadwalkan akan segera menyampaikan paparan lanjutan kepada pihak pemerintah daerah dalam waktu dekat.
Perluasan rute BRT ini, kata Erwin, juga dirancang agar selaras dan terkoneksi langsung dengan proyek pembangunan MRT koridor Kembangan-Balaraja sepanjang 30 kilometer.
Nantinya lanjut dia, armada BRT akan disiapkan untuk menghubungkan penumpang menuju 14 titik stasiun MRT yang telah dirancang seperti dari Stasiun Balaraja, Cibadak, Pasir Gadung, Bunder, Kadu, Bencongan, Danau Ranau, Kelapa Dua, Kebon Nanas, Panunggangan, Kuncir, Hasyim Asyari hingga Karang Tengah, Kota Tangerang.
“Jadi pertimbangan untuk melakukan program BRT ini otomatis harus terkoneksi dengan program MRT Balaraja-Kembangan yang mencakup 14 stasiun, supaya terintegrasi satu sama lain,” paparnya.
Ia juga memastikan, bahwa untuk mendukung kelancaran program transportasi massal tersebut, pemerintah daerah tengah memperkuat kesiapan dari sisi kebijakan tata ruang.
Di mana, integrasi rute BRT dan stasiun MRT ini akan dimasukkan sebagai muatan penting dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah berjalan melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
“Program BRT itu akan menjadi salah satu masukan muatan dalam RTRW sebagai bentuk kesiapan kita bahwa sistem transportasi massal ini memang secara kebijakan sudah ada di pemerintah daerah. Karena tanpa itu juga enggak mungkin bisa jalan,” kata dia. (Pewarta : Azmi Syamsul Ma’arif – LKBN Antara)
