Ekonomi

Banten Bangun Pasar Induk Terpadu Seluas 10 Hektar di Kopo

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten secara bertahap akan membangun Pasar Induk Terpadu dan pengolahan paska panen seluas 10 hektar di Kopo, Kabupaten Serang.

“Tahap pertama akan dibangun di atas lahan 2 hektar dan tahun 2020 sudah dilelangkan,” kata Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Banten, Kamis (28/11/2019).

Pasar induk ini merupakan pasar induk terpadu yang dilengkapi dengan pergudangan, pengolahan paska panen komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pengepakan.

“Pemprov DKI Jakarta menginginkan komoditi pertanian yang masuk ke daerahnya sudah dalam bentuk komoditi yang sudah dikupas dan dikemas untuk mengurangi sampah. Kami sudah bicara dan bersepakat pengupasan dan pengepakan itu berada di Pasar Induk Terpadu di Kopo,” kata Babar.

Bahkan Babar mengaku mengembangkan ide ke peluang lebih besar, yaitu berkerjasama dengan Balai Karantina. Balai ini siap membuka unit pelaksana teknis di pasar induk tersebut. Tugasnya adalah memberikan sertifikasi kelayakan atas komoditi pertanian.

“Standarnya harus standar internasional, sehingga komoditi yang diolah di pasar induk terpadu sudah layak diekspor,” ujarnya.

Menurut Babar, jika standar internasional itu sudah bisa dipenuhi di Pasar Induk Terpadu, maka beban Balai Karantina akan berkurang.

“Kan, untuk diekspor harus mendapatkan sertifikat dari Balai Karantina. Pemeriksaanya ya harus membongkar komoditi yang sudah dikemas, berarti beban pekerjaan dan waktu. Nah kalau di pasar induk sudah disertifikat, kan tidak perlu lagi dibawa ke Balai Karantina karena sudah diperiksa di UPT sini,” katanya.

Babar Suharso mengakui, semua realisasi perencanaan itu tergantung pada manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis yang telah dibentuk Pemprov Banten. Sebab Pasar Induk Terpadu di Kopo setelah dibangun fisiknya, direncanakan akan diserahkan ke BUMD sebagai penyertaan modal dalam bentuk aset.

BUMD Agrobisnis yang dibentuk Pemprov Banten memiliki modal dasar Rp300 miliar. Sahamnya 100 persen dikuasai Pemprov Banten. (IN Rosyadi)

Iman NR

Back to top button