Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) bersama Pemprov Banten berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sertifikasi Halal di Banten.
Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJH dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com, Jumat (30/1/2026) menyebutkan, UPT tersebut akan melayani proses sertifikasi halal bagi berbagai skala usaha, mulai dari UMKM hingga pelaku usaha besar di Banten dan wilayah sekitarnya.
Selain itu, pertemuan tersebut membahas rencana hibah tanah, kontribusi Pemprov Banten dalam percepatan sertifikasi halal UMKM, serta strategi sosialisasi halal kepada pelaku usaha besar.
Upaya tersebut mencakup dorongan bagi UMKM dan kantin di sekitar kawasan industri agar segera memiliki sertifikat halal.
Penyataan Kepala BPJH itu dikemukakan usai berkunjung ke Gubernur Banten, Andra Soni di ruang rapat Gubernur Banten di KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (29/1/2026).
Andra Soni menyatakan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi industri halal yang sangat besar seiring dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Potensi tersebut tercermin dari jumlah dan perkembangan UMKM yang terus meningkat secara signifikan.
“Potensi industri halal di Provinsi Banten ini sangat luar biasa. Jumlah UMKM kita sangat besar dan harus didukung agar mereka dapat memperoleh sertifikasi halal,” ungkap Andra Soni.
Gaya Hidup
Menurut Gubernur Banten, industri halal kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman saja. Saat ini, industri halal telah merambah ke berbagai sektor lain, termasuk gaya hidup (lifestyle) dan layanan pendukung lainnya.
“Halal bukan lagi sekadar urusan agama, melainkan sudah menyangkut aspek ekonomi, gaya hidup, kesehatan, dan dimensi lainnya,” tuturnya.
Andra Soni menjelaskan, dengan dibentuknya badan khusus yang menangani sertifikasi serta pengembangan industri halal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memberikan dukungan penuh agar program nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Dukungan tersebut tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga fasilitasi nyata bagi pelaku UMKM.
“Langkah ini akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, yakni Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” tambah Andra.
Kepala BPJH, Ahmad Haikal Hasan menilai pertumbuhan ekonomi Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni menunjukkan tren positif.
“Inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan tingkat kesenjangan menurun. Ke depan, sertifikasi halal di Banten akan menjadi barometer baru pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemprov Banten dan BPJPH dalam mengembangkan industri halal serta mempercepat standardisasi halal di daerah. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
