Pemprov Banten Lelang 44 Kendaraan dan 12 Unit Gedung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melelang kendaraan dinas sebanyak 44 unit dan bongkaran 12 unit gedung. Lelang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. Lelang tersebut dilaksanakan dalam rangka penghapusan barang milik daerah (BMD) agar pengelolaan aset milik Pemprov Banten menjadi semakin baik dan tertib. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor: 024/Kep.234-Huk/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018, dengan perantaraan KPKNL Serang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib barang milik…

Baca Selanjutnya

Sah, Banten Memiliki APBD Tahun 2019 Sebesar Rp12,9 Triliun

Sah sudah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp12,9 triliun naik dibandingkan APBD Banten tahun 2018 sebesar Rp11,3 triliun. Pengesahan APBD Banten tahun 2019 itu terjadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (22/11/2018). Pengesahan itu ditandtangani Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulloh, disaksikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Ketua Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prayogo. Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan terimakasih kepada DPRD Banten atas kerjasama yang baik dalam pembahasan…

Baca Selanjutnya

Pemprov Sepandapat Soal Inisiatif Raperda Perlindungan Disabilitas

Pemerintah Provinsi Banten sependapat dengan DPRD Banten terkait dengan usulan untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Disabilitas. Pemprov berpendapat pemenuhan hak disabilitas adalah salah satu bagian terpenting pelayanan pemerintah, termasuk pemda, kepada warganya. Pemprov mengingatkan DPRD agar perda perlindungan disabilitas yang akan dibuat tidak serta merta mengadopsi UU 8/2006 sebagai regulasi yang menjadi acuan dalam pembuatan perda perlindungan disabilitas tersebut. “Kami berpendapat, materi muatan Raperda tentang Perlindungan Disabilitas harus mencerminkan batasan kewenangan yang menjadi lingkup pemerintah provinsi, sehingga tidak serta merta apa yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Kembali Akan Cetak Mushaf Al-Quran Al-Bantani Tahun 2019

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali akan mencetak Mushaf Al Quran Al Bantani dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Banten. Pencetakan itu direncanakan tahun 2019, namun tahun 2018 dilakukan pengkajian, reveiw dan pembahasan penulisan RASM. Demikian dikemukakan Ino S Rawita, Pj Sekda Banten saat membuka Seminar Mushaf Al Quran Al Bantani Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di Aula Bappeda Lt 3, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (19/11/2018). Sekda menyatakan, penulisan mushaf Al-Qur’an Al-Bantani terbitan tahun 2019 mendatang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan sesuai dengan…

Baca Selanjutnya

Pemprov Dinilai Belum Memiliki Niat Baik Izin Ke Pemilik Tanah Revitalisasi Banten Lama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai belum memiliki niat baik untuk meminta izin atau berkoordinasi dengan pemilik tanah yang sah dengan bukti sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah itu kini dijadikan obyek revitalisasi Kesultanan Banten oleh Pemprov Banten dengan dana puluhan miliar rupiah. Sertifikat itu merupakan milik keluarga Sultan Banten, Ratubagus Hendra Bambang Wisanggeni, di antaranya atas nama Ratu Asiah, nenek dari sultan. “Jangan beralasan karena ada gugatan soal pewaris kesultanan. Ttrah atau garis lurus keturunan Rtb HB Wisanggeni sebagai keturunan Sultan Banten terakhir itu tidak bisa dihapus dan sertifikat…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Berupaya Turunkan Pengangguran Yang Tinggi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Pasalnya berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Septembe tahun 2018, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,25 persen . Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infasrtuktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lahan pertanian dan penguatan balai latihan kerja dan industri. “Disamping itu telah dilakukan kerjasama antara kepala sekolah negeri dan swasta dengan dunia industri sebanyak 500 MoU, dengan hotel…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Peroleh Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat penghargaan sebagai badan publik cukup informatif. Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan di Istanan Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Senin (5/11/2018). Penghargaan itu diterima oleh Komari, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten. Komisi Informasi Pusat memberikan anugerah keterbukaan informasi dalam kategori badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Anugerah badan publik Informatif disampaikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla kepada pimpinan badan publik. Sedangkan anugerah badan publik menuju informatif, dan cukup informatif disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana. Wapres Yusuf…

Baca Selanjutnya

Gubernur Terbitkan Edaran Wajib Sholat Fardu Lima Waktu di Masjid Bagi ASN

Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Surat edaran tentang Gerakan Berjamaah Shalat Fardhu Lima Waktu di Masjid, yang merupakan salah satu peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi umat Muslim di Banten. Surat edaran dengan nomor 451/3132-Kesra/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 tentang Gerakan Berjamaah Shalat Fardhu Lima Waktu tersebut berupa imbauan Gubernur kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten dan merupakan penjabaran wujud nyata dari Visi Provinsi Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Hal itupun disambut positif berbagai kalangan khususnya para Aparatur Sipil…

Baca Selanjutnya

BPN Serahkan 17 Sertifikat Tanah Milik Pemprov Banten

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 17 sertifikat lahan aset milik Pemprov Banten. Sertifikat tersebut adalah bentuk kerja sama antara Pemprov Banten dan BPN dalam rangka pengamanan dan penertiban aset daerah. Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan, Pemprov Banten terus melakukan pengamanan terhadap aset daerah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sertifikasi lahan milik pemprov. Upaya tersebut membuahkan hasil di mana pihaknya telah menerima sertifikat untuk 17 bidang lahan dari BPN. “Sertifikat yang telah selesai ssampai dengan Oktober 2018 sejumlah 17 bidang. Itu…

Baca Selanjutnya

SAKIP Banten Tahun 2017 Mulai Dievaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Banten tahun 2017 mulai dievaluasi, Rabu (24/10/2018). Evaluasi SAKIP menghadirkan Inspektur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang bertempat di Le Dian Hotel. Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ino S. Rawita mengatakan, berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999, akuntabilitas adalah salahsatu asas umum dalam penyelenggraan negara dan juga merupakan prinsip dasar good dan clean government. “Dimana instansi pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah,” ujarnya pada pembukaan evaluasi kinerja instansi pemerintah tahun 2018 terjhadap SAKIP Provinsi Banten…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Luncurkan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) di Gedung Plaza Aspirasi, KP3B, Selasa (23/10/2018). Gubernur Banten, Wahidin Halim, hadir pada acara tersebut menilai, KTP bersifat fungsuonal, dan bukan hanya sekedar mencatatkan diri sebagai warga negara. Tetapi banyak manfaat yang akan didapat. Seperti apabila ada kecelakaan, ingin menggunakan BPJS kesehatan, bahakan dalam pemilihan pun untuk menjadi calon, saat akan memilih ataupun dipilih itu pake KTP. “KTP itu Penting. Saat ini berbagai fasilitas layanan yang sudah pemerintah berikan, baik dari pusat…

Baca Selanjutnya