Pemprov Banten Anggarkan Tambahan Dana Kesehatan Rp57 Miliar

Pemprov Banten menganggarkan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan pada Perubahan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2019 sebesar total Rp57 miliar. Penambahan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mewujudkan universal health coverage sebesar Rp40 miliar dan untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu) sebesar Rp17 miliar. Demikian terungkap dalam nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD 2019 yang disampaikan secara bergantian oleh Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy dalam rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (14/8). Rapat paripurna…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Benahi Dana Hibah dan Bansos

Pemprov Banten terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah dengan terus memantau pelaksanaan dan pelaporan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Setiap tahapnya harus sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut terungkap dalam bimbingan teknis tata cara penyusunan pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos tahun anggaran 2019. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (18/7). Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pihaknya senantiasa mengingatkan bagi para penerima hibah dan bansos yang sudah…

Baca Selanjutnya

Firdaus: Pengelolaan Kawasan Banten Lama Tidak Jelas

Anggota Komisi III DPRD Kota Serang, Firdaus Gozali menilai, ketidakjelasan pengelolaan Kawasan Banten Lama menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Terbukti, kasus pungutan liar (Pungli) parkir yang kini ditangani Kepolsian Resor (Polres) Serang Kota merupakan bentuk ketidakjelasan tersebut. “Seharusnya, Kawasan Banten Lama dikelola sebuah badan atau lembaga pengelola yang sesuai dengan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan badan ini, seluruh urusan kawasan dalam satu tangan, tak ada tumpang tindih karena masing-masing pemerintah daerah merasa berwenang mengurusi hal tersebut,” kata Firdaus…

Baca Selanjutnya

Al Muktabar: Pemprov Antisipasi Dampak Musim Kering di Banten

Al Muktabar, Sekda Banten

Meski dibatasi dengan kewenangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan mengantisipasi musim kekeringan. “Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memerintahkan itu agar kita (pemprov-red) mempersiapkan kemungkinan bencana kekeringan yang akan melanda sebagian wilayah Banten,” kata Al Muktabar, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten kepada wartawan, Jumat (5/7/2019). Tahap awal, Pemprov Banten melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui badan penanggulangan bencana daerah dalam arti luas ya. Kemarin tuh, Badan Klimotologi dan Geofisika sudah memaparkan prediksi musim kekeringan dan arahnya ke mana,” kata Al Muktabar. Al Muktabar mencoba menerobos keterbatasan kewenangan karena persoalan wilayah.…

Baca Selanjutnya

Pemprov dan Pemkot Serang Diminta Selesaikan Soal Tanah dan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Banten Lama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang diminta untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah dan kewenangan pengelolaan Kawasan Banten Lama di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Jika tidak segera diselesaikan, diyakini Kawasan Banten Lama akan kembali kumuh, semrawut dan terkesan “liar”. “Alhamdulillah, saya dengar ada Tim Purbakala Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tengah melakukan kajian untuk mengetahui batas terluar Kawasan Banten Lama sebagai kawasan cagar budaya. Informasinya, Banten Lama akan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Ini berarti salah satu masalah utama, yaitu status kawasan ini akan…

Baca Selanjutnya

Banten Raih Opini WTP Ketigakalinya dari BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2018. Penyerahan penilaian WTP itu dilakukan dalam sidang paripurna di DPRD Banten, Rabu (22/5/2019). “Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPJ Provinsi Banten tahun anggaran 2018, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Hari Wiwoho, Ketua BPK Perwakilan Banten. Dengan capain WTP ini, lanjut Hari, menunjukan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemerintah Provinsi Banten untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan…

Baca Selanjutnya

Kerjasama KPK dan BPN, Pemprov Banten Mulai Tertibkan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menertibkan aset-aset daerah atau barang milik daerah yang belum terkelola secara administratif. Penertiban aset daerah itu antara lain melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankkan, pemerintah kabupaten dan kota serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini memang komitmen kita, bahwa aset-aset yang belum disertifikasi dan aset-aset itu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan, maka harus ditertibkan secara administrasi dengan kerjasama dengan BPN, pihak bank dan sebagainya,”ujar Gubernur usai acara Penandatanganan Dokumen Kerjasama dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Barang Milik Daerah se-Provinsi Banten tahun 2019 di Pendopo…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Bantu Fakultas Kedokteran Untirta Rp100 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memberikan bantuan Rp100 miliar kepada Universitas Negeri Tirtayasa (Untirta) yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Mendikbud untuk membuka fakultas kedokteran. “Untuk kebutuhan anggaran operasional, tahun ini kami sudah gelontorkan Rp 50 miliar, kalau perlu nanti ditambah Rp 100 miliar. Selain itu nanti ada beasiswanya juga,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten saat mengahadiri stadium general dan penyerahan keputusan Menristekdikti tentang izin pembukaan program studi kedokteran di ruang Auditorium Gedung B Kampus Untirta, Pakupatan, Kota Serang, Jumat (10/5/2019). Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, saat ini Banten mengalami…

Baca Selanjutnya

Wah! Selama Ramadhan, Jam Kerja ASN Pemprov Banten Mulai Jam 06.00 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengubah jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan puasa atau Ramadhan 1440 H/ 2019 dari 08.00 WIB-15.30 WIB menjadi 06.00-12.30 WIB dan hari Jumat dari 06.00 WIB-13.00 WIB. Jam kerja ASN ini mulai berlaku Selasa (7/5/2019). Perubahan jam kerja itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 800/1527-BKD/2019 tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriyah. Siaran pers dari Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com, Senin (6/5/2019) menyebutkan, Keputusan memajukan jam kerja tersebut bermula saat menyampaikan tausyiah saat pengajian awal bulan Ramadhan di Masjid…

Baca Selanjutnya

Sebanyak 269 CPNS Dapat SK Gubernur Mulai Berkerja di Pemprov Banten

Sebanyak 269 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Banten hasil seleksi tahun 2018 memperoleh surat keputusan (SK) Gubernur Banten untuk bisa mulai bekerja sebagai CPNS. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Ino S Rawita mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim, Selasa (23/4/2019) berharap agar para CPNS yang berhasil mengalahkan 6.000 lebih peserta lainnya saat seleksi lalu, dapat menunjukkan kinerja terbaiknya dan layak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) seutuhnya. “Terpilih menjadi calon ASN di Pemprov ini kan tidak mudah, harus mengalahkan ribuan peserta lainnya dari seluruh daerah. Maka harus…

Baca Selanjutnya

Banten Terima Penghargaan K3 Dari Kementrian Tenaga Kerja RI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan diberikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kepada Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy pada Malam Anugerah K3 Tahun 2019 di ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019). Pada malam penganugrahan tersebut, Wagub mendapat penghargaan bersama 17 provinsi lainnya yang masuk dalam kategori pembina terbaik dan berkomitmen membina perusahaan untuk terus menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Anugerah K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Pemprov Banten sudah diterima berturut-turut sejak tahun 2011 hingga…

Baca Selanjutnya