Gubernur Banten Wahidin Halim menilai, selama empat tahun menjadi gubernur, masyarakat Banten cukup kondusif, tidak terjadi konflik sosial yang signifikat dan membahayakan keutuhan negara.
“Salah satu kelebihan Provinsi Banten, didukung oleh dua wilayah penegak hukum. Kepolisian dari Polda Banten dan Polda Metro Jaya, TNI dari Kodam Siliwangi dan Kodam Jayakarta,” ungkap Gubernur saat menerima Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2021 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Senin (5/4/2021).
“Empat tahun menjabat Gubernur, saya tidak melihat konflik sosial. Banten terkenal sebagai wilayah sejuta santri dan kiai. Saya juga melakukan pendekatan secara egaliter,” tambahnya.
Dikatakan, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa yang dihuni oleh berbagai suku dengan latar budaya dan bahasa yang beragam. Sejak masa Kesultanan Banten, khususnya era Sultan Hasanudin, masyarakat Banten sudah heterogen.
Secara umum lanjut Gubernur, dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, karakter masyarakatnya dapat dibagi dua. Untuk wilayah timur atau Tangerang Raya terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan wilayah barat terdiri dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
“Penduduk Provinsi Banten, terbanyak di Tangerang Raya mencapai 60%. Hal ini karena terjadi urbanisasi, aktivitas pembanguan di sana juga tinggi. Ekspansi dari Jakarta ke BSD (Bumi Serpong Damai), serta dari Bandara Soekarno-Hatta ke wilayah barat,” ungkapnya.
Baca:
“Wilayah Maja Kabupaten Lebak juga berkembang menuju kota satelit,” tambah Gubernur.
Dijelaskan, Provinsi Banten khususnya bagian utara merupakan daerah industri. “Kemiskinan di Provinsi Banten terendah nomor dua (2) se-Pulau Jawa atau enam terendah secara Nasional. Mungkin dengan teknologi informasi yang berkembang, masyarakat masih bisa produktif,” ungkap Gubernur.
Provinsi Banten, lanjut Gubernur, secara fisik disiapkan sebagai daerah penyangga atau koridor perekonomian Jakarta dan Nasional. Secara pemerintahan, Provinsi Banten berbeda dengan DKI Jakarta. “Namun secara interaksi sosial, Provinsi Banten dengan Jakarta tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya.
Ditegaskan, kini Provinsi Banten bukan lagi sebagai wilayah terbelakang. Perekonomian tumbuh dengan baik. Pemprov Banten juga sudah meraih penghargaan pencegahan korupsi. Provinsi Banten fokus dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang ditopang oleh sektor pertanian dan pariwisata.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga paparkan langkah-langkahnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten serta mengapresiasi keterlibatan Kepolisian dan TNI yang luar biasa khususnya melalui program Kampung Tangguh.
“Saat ini animo masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi. Kita harus menjadi contoh atau teladan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pimpinan Rombongan SSDN PPRA LXII Lemhanas Tahun 2021 Marsda TNI Arif Mustofa, mewakili Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan Gubernur Banten beserta jajaran.
Dikatakan, Lemhanas merupakan lembaga non Kementerian di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Bertugas untuk menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. (Rilis Biro Adpim Pemprov Banten)
Apakah artikel ini bermanfaat? Silakan berdonasi agar kami tetap bisa menyajikan karya jurnalistik berkualitas dan independen. Klik tombol di bawah ini.
