Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) Zona III, Wildan Mutaqin, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Wildan menilai, berbagai program prioritas pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, serta penguatan ketahanan pangan perlu terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk melihat apa yang sudah dikerjakan, mengapresiasi berbagai ikhtiar yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mengevaluasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Kami percaya bahwa tujuan pembangunan nasional harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Wildan Mutaqin.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun besarnya anggaran program pemerintah.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat, terbukanya lapangan kerja yang layak, menguatnya sektor UMKM, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin meratanya kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Wildan mendorong agar agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan yang inklusif, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan riset dan inovasi, serta perluasan kesempatan bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan tinggi.
Sementara itu, pelaksanaan program prioritas seperti MBG dan berbagai bantuan sosial perlu disertai tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta evaluasi berkala. Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pada jumlah anggaran yang terserap atau banyaknya program yang diluncurkan.
“Apabila terdapat kebijakan yang belum tepat sasaran, pelaksanaan program yang belum optimal, atau persoalan yang masih dirasakan masyarakat, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan masukan publik, sementara masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, harus mengambil peran aktif dalam menawarkan gagasan dan solusi,” tegasnya.
Wildan menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai kekuatan intelektual, moral, dan sosial yang ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Apresiasi terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan daya kritis, sebagaimana kritik juga tidak harus selalu dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan gerakan mahasiswa perlu dibangun melalui dialog yang terbuka, argumentasi yang berbasis data, serta komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Dengan demikian, kritik dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan, sedangkan apresiasi dapat menjadi pengakuan terhadap upaya yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Bagi kami, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat. Jika ada program yang baik, mari kita apresiasi dan dukung pelaksanaannya. Namun, jika ada kekurangan atau kesalahan, mari kita dorong perbaikannya bersama. Indonesia yang lebih baik hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama, keterbukaan, dan keberanian untuk melakukan evaluasi,” lanjut Wildan.
Menutup pernyataannya, Wildan berharap tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Asta Cita, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjalankan peran mahasiswa secara konstruktif dan kritis dalam mengawal kebijakan publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendorong lahirnya solusi bagi berbagai persoalan bangsa.
“Apresiasi bukan berarti tanpa evaluasi, dan kritik bukan berarti menolak kolaborasi. Tujuan kita sama, yaitu memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.” ucapnya
Editor: Abdul Hadi
