Politik

PKS Kukuhkan Jadi Partai Oposisi Pemerintah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi oposisi pemerintah, setelah tidak melakukan “pendekatan” terhadap Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin sebagai pemenang Pilpers 2019. Langkah PKS ini menjadi berbeda dengan partai lainnya yang semula mendukung Prabowo-Sandiago Uno.

Tiga ketua umum partai yang semula mendukung Prabowo-Sandiaga Uno bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Ketiga partai itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dar Partai Demokrat, Prabowo Subianto dari Partai Gerinda dan Zulkifli Hasan dari PAN.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura PKS menjelaskan, partainya tidak menutup pintu silaturahmi, termasuk pertemuan dengan Presiden Jokowi. Namun dia meminta silaturahmi itu harus mempertimbangkan waktu atau timing untuk melakukan pertemuan. Sebab dikhawatirkan, pertemuan itu akan dimaknai sebagai bergabungnya PKS dengan partai koalisi Jokowi dan meminta jatah menteri.

Baca:

“Timing juga dipentingkan. Jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya,” jelas Hidayat usai bertemu dengan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR, Rabu (16/10/2019).

Hidayat mengaku ada keinginan sejumlah pihak agar petinggi PKS segera melakukan pertemuan dengan Jokowi. Namun baginya, pertimbangan pemilihan waktu menjadi kunci gerakan PKS saat ini.

“Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apapun namanya. Dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, itu juga justru menyelamatkan demokrasi. Kalau semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balance?” kata Hidayat.

Perihal pertemuan dengan Jokowi, Hidayat menyebut bahwa PKS bersedia melakukannya setelah tidak ada lagi kegaduhan mengenai koalisi atau jatah menteri. (IN Rosyadi)

Iman NR

SELENGKAPNYA
Back to top button