Ulama dan MUI Se-Banten: Bendera Yang Dibakar di Garut Itu Bendera HTI

Puluhan ulama pengasuh pondok pesantren serta para Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Banten menyatakan sikap, bendera yang dibakar dalam insiden di Kabupaten Garut merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) organisasi yang telah dilarang di negeri ini. “Kami menyatakan sikap bahwa bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Mereka (HTI) bisa saja mengelak, tapi kita bisa lihat rekam jejak HTI, mereka selalu mrnggunakan simbol itu,” ungkap Ketua MUI Banten, HM Romli didampingi para Ketua MUI kabupaten/kota se Provinsi Banten usai menyatakan sikap bersama para ulama di halaman Mesjid Agung Banten Lama, Jumat (26/10/2018).…

Baca Selanjutnya

MUI Minta Revisi UU Zakat Sebelum Diterapkan Zakat ASN 2,5%

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis minta pemerintah menata ulang undang-undang zakat sebelum diterbitkannya Perpres pemotongan zakat 2,5 persen dari agaji aparatur sipil negara (ASN). Pemotongan zakat ini menjadi polemik karena tidak semua ASN menjadi wajib zakat. “Konsep pendapatan negara dan bagaimana zakat menjadi instrumen kesejahteraan umat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” ujarnya seperti dilansir republika.co.id, Jakarta, Kamis (8/2/2018). Dia menjelaskan, yang perlu ditata ulang UU Amil Zakat No 23 Tahun 2011, dimana selama ini hanya mengatur badan amil bukan muzakki atau penggunaanya kepada mustahiq.…

Baca Selanjutnya

MUI: 7 Aliran Dinyatakan Sesat, 60 Aliran Terindikasi Sesat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan 7 aliran sesat dan 60 aliran yang terindikasi sesat di Indonesia. Sedangkan 60 aliran itu sebagian sedang dibina dan sebagian lagi sudah dibina oleh MUI. Rida HR Salamah, Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian (Komisi PP) MUI, Jumat (27/10/2017) mengatakan, suatu aliran agama (Islam) dinyatakan sesan jika memiliki salah satu dari 10 kriteria yang dibuat MUI.  “Misalnya, mereka mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW dan mengafirkan Muslim lain,” kata Rida. Rida mengungkapkan, Komisi PP MUI telah meneliti dan mengkaji pemikiran serta ajaran sejumlah kelompok. Cara…

Baca Selanjutnya

MUI Papua Jamin Panglima Laskah Jihad Jalankan Dakwah

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Kiai Haji Syaiful Islam Al Payage menjamin yayasan pendidikan yang pengelolanya mantan Panglima Laskar Jihad Ja’far Abu Talib (JAT) di Kabupaten Keerom menjalankan misi dakwah. “MUI Papua, Ustaz JAT, dan pemerintah setempat sudah melakukan pertemuan bersama,. Ya, ada kesepakatan bersama kegiatan lembaga pendidikannya untuk peningkatan iman dan takwa santri,” katanya sebelum ke Jakarta dari Bandara Frans Kaisiepo Biak, Ahad (15/10). Jika dalam kegiatan dakwah Ustaz JAT ada penyimpangan dari kesepakatan, kata Syaiful Al Payage, dia akan dikeluarkan dari Papua karena sudah menjadi kesepakatan saat…

Baca Selanjutnya

MUI Setuju Sertifikat Halal Diambilalih BPJPH

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan UU JPH mengamanatkan setiap produk harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal itu sifatnya kesukarelaan dan seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk secara voluntary dan belum secara mandatory. Sementara pengawasan dan penegakkan hukum itu ada di luar MUI. “Dengan UU JPH dan diresmikannya BP JPH hari ini untuk penyelenggaraan yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi lembaga-lembaga Lembaga Pemeriksa Halal. MUI melakukan…

Baca Selanjutnya

MUI Kritisi Larangan Nonton Film G 30 S PKI Dari Mendikbud

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi pernyataan Mendikbud Muhajir Effendy yang melarang siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menonton film Pengkhianatan G30S/PKI dengan alasan bukan konsumsi untuk anak-anak. “Kebijakan Mendikbud saya nilai berlebihan, karena film tersebut menurut izin tayang dari LSF masuk dalam klasifikasi usia 13 tahun ke atas atau usia remaja,” kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam pernyataan resminya, Kamis (28/9). Kalau untuk anak siswa SD, lanjutnya, mungkin bisa masuk katagori yang dilarang. Namun untuk siswa SMP dinilai tidak masalah. Karena rata-rata usia anak SMP itu sudah masuk…

Baca Selanjutnya