MUI Minta Revisi UU Zakat Sebelum Diterapkan Zakat ASN 2,5%

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis minta pemerintah menata ulang undang-undang zakat sebelum diterbitkannya Perpres pemotongan zakat 2,5 persen dari agaji aparatur sipil negara (ASN). Pemotongan zakat ini menjadi polemik karena tidak semua ASN menjadi wajib zakat. “Konsep pendapatan negara dan bagaimana zakat menjadi instrumen kesejahteraan umat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” ujarnya seperti dilansir republika.co.id, Jakarta, Kamis (8/2/2018). Dia menjelaskan, yang perlu ditata ulang UU Amil Zakat No 23 Tahun 2011, dimana selama ini hanya mengatur badan amil bukan muzakki atau penggunaanya kepada mustahiq.…

Baca Selanjutnya