Hingga hari ke-4, tercatat 23.776 warga yang mengungsi di 29 posko paska tsuhami Selat Sunda. Ke-12 posko tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Posko itu dipimpin langsung Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.
“Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) melalui saya memerintahkan agar posko-posko yang didirikan oleh OPD itu langsung dikomandoi oleh Kepala OPD bersangkutan,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai mempin rapat koordinasi Pemprov Banten dengan agenda penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda di Kantor Wakil Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (26/12).
Sebelumnya, Pemprov Banten telah mendirikan 29 posko di 12 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Ke-12 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Sumur, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Jiput. Berikutnya, Kecamatan Munjul, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Patia, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Sindangresmi.
Secara keseluruhan ada 32 OPD yang baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri mendirikan ke-29 posko tersebut. Adapun ke-32 OPD tersebut adalah Biro Umum, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Adpem, Biro Ekonomi, Dinas Pendidikan, dan Diskominfo. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DP3AKB, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Biro ARTP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas PUPR, Dinas ESDM.
Baca: Kapolda Banten: Masih 21 Jenazah Korban Tsunami Belum Teridentifikasi
Berikutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Biro Infrastruktur, Dinas Pemberdyaan Masyarakat Desa, Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian dan Peternakan, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Satpol PP Serta BPKAD.
Dikatakan Andika, seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Posko Penanggulangan Bencana mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019.
Para Kepala OPD Pemerintah Provinsi Banten tersebut diperintahkan untuk mendata kerusakan barang/bangunan meliputi jenis, volume, nilai dan lokasi, serta data korban bencana, kebutuhan pengungsi dan bantuan yang sudah disalurkan. Berikutnya, mengkoordinasikan penyaluran bantuan dari Posko Utama yang terletak di Gedung Aspirasi KP3B di Kota Serang, ke lapangan. “Para Kepala OPD juga wajib melaporkan setiap perkembangan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Posko Utama setiap hari,” kata Andika.
Untuk diketahui, rincian jumlah pengungsi dimulai dari yang terbanyak adalah Kecamatan Angsana 5.150 warga, Kecamatan Carita sebanyak 3.299 warga, Kecamatan Sumur 3.082 warga, Kecamatan Jiput 2.900 warga dan Kecamatan Cimanggu 2.840 warga. Berikutnya, Kecamatan Labuan 2.409 warga, Kecamatan Pulosari 1.210 warga, Kecamatan Cigeulis 1.000 warga, Kecamatan Munjul 794 warga, Kecamatan Patia 456 warga, Kecamatan Cikedal 373 warga dan Kecamatan Sindangresmi 163 warga. (Siaran Pers Tim Media Wakil Gubernur Banten)
