Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusuma meminta pemerintah pusat menaikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Banten, karena dana tersebut bermanfaat untuk peningkatan program pembangunan.
“Pusat memberikan TKD setidaknya 5 persen dari pendapatan pajaknya di Provinsi Banten. Wajar kalau minta 5 persen,” kata Wagub Banten, Achmad Dimyati Natakusumah dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, pendapatan negara dari sektor pajak di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2025 mencapai Rp70,24 triliun. Dana Transfer Daerah yang dikirim ke Provinsi Banten saat ini hanya Rp2 triliun. Jika 5 persen, maka besaran TKD berkisar Rp3,5 triliun.
Transfer pusat ke daerah dinilainya sangat penting untuk struktur fiskal Provinsi Banten. Termasuk untuk memperkuat APBD agar program pembangunan bisa berjalan dengan optimal. “Banten bisa berlari kencang,” ujarnya.
Ia juga menyatakan optimis target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan semakin meningkat. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan pajak untuk negara juga akan meningkat.
Oleh sebab itu, untuk menjaga agar iklim usaha stabil, semua pihak diminta menjaga stabilitas ekonomi dengan menciptakan daerah yang aman. Ini dibuat agar membuat pengusaha nyaman berinvestasi dan mengembangkan bisnis.
“Pertumbuhan ekonomi naik, iklim usaha kondusif, bayar pajak juga senang,” ungkap Dimyati.
Sedangkan, Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten Aim Nursalim Saleh mengatakan, pada 2025 pihaknya mengumpulkan penerimaan pajak negara di wilayah Provinsi Banten sebesar 70,24 triliun. Pada 2026, Kanwil DJP Provinsi Banten menargetkan penerimaan pajak negara sebesar 94,071 triliun.
“Target meningkat 34 persen dibanding tahun 2025,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal juga mengaku optimis target penerimaan pajak negara di Provinsi Banten akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini juga sangat prospektif.
“Analisis kami, perekonomian di Banten akan meningkat tahun ini,” katanya. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
