Suara Lantang Gubernur: “Saya Sikat Habis Praktek Salah di Banten”

Gubernur Banten, Wahidin Halim kembali bersuara lantang. “Saya akan sikat habis, praktek-praktek yang salah di Provinsi Banten agar tercipta clean governance,” kata Wahidin Halim dalam siaran pers Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (11/4/2019). “Suara” lantang Gubernur Banten itu dilakukan seusai menggelar rapat terbatas soal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (10/11/2019). Gubernur mengaku melakukan evaluasi terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten karena banyaknya laporan dan keluhan soal pelaksanaan proses lelang. Gubernur juga mengaku sudah memerintahkan Inspektorat Banten dan Satuan…

Baca Selanjutnya

KASN: Sanksi Sedang dan Berat Akan Dikenakan ASN Pendukung Calon DPD RI

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan mempelajari rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten terkait pelanggaran asas netralitas dalam dukungan terhadap calon anggota DPD RI, M Fadhlin Akbar, anak Wahidin Halim, Gubernur Banten. “Secara resmi, rekomendasi Bawaslu Banten belum kita terima. Rekomendasi itu nanti dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawi negeri sipil (PNS). Hasilnya bisa dikenakan sanksi sedang atau berat tergantung jenis pelanggaran yang direkomendasikan Bawaslu,” kata Sumardi, Asisten Komisioner KASN yang dihubungi MediaBanten.Com, Rabu (10/4/2019). Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menyatakan, tiga pejabat di lingkungan…

Baca Selanjutnya

Bawaslu Banten: Sanksi Pejabat Dukung Calon DPD RI Direkomendasikan Ke KASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menyatakan, tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tercantum dalam grup WA “DPD utk Kang Fadlin WH” terbukti melanggar aspek netralitas yang tertuang dalam Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu Banten memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan tindakan atau hukuman terhadap ketiga pejabat yang dinyatakan melanggar netralitas ASN. Ketiga pejabat itu adalah FR yang merupakan pejabat eselon 4, BS dan AT merupakan pejabat eselon 2. Sedangkan EN yang merupakan pejabat eselon 2 dan…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten: “Apapun Saya Bongkar Jika Terdindikasi Korupsi”

Gubernur Banten, Wahidin Halim kembali menegaskan komitmennya soal pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Apapun akan saya bongkar jika memang terindikasi korupsi,” kata Wahidin Halim seperti yang dilansir siaran pers Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com, Selasa (9/4/2019). Menurut siaran pers itu, pernytaan Gubernur Banten itu diungkapkan usai rapat dengan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Senin (8/4/2019). Gubernur minta agar masyarakat tidak gaduh dan terjebak dengan isu-isu yang dinilai murahan karena akan mengakibatkan gagal paham dengan apa yang tengah…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten Bicara Soal Pemecatan 17 ASN, Anti Korupsi Hingga Tunggu Bawaslu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberhentikan dengan tidak hormat alias pemecatan terhadap 17 aparatur sipil negara (ASN) setelah terbukti korupsi. Pemecatan itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “membersihkan” Pemprov Banten dari para koruptor. Demikian dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim sesaat setelah menerima laporan dari Inspektur Provinsi Banten, Kusmayadi di kediamannya, Minggu (7/4/2019) seperti yang dilansir siaran pers dari Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com. Tindakan pemecatan terhadap 17 ASN di Pemprov Banten itu merupakan bukti tidak adanya toleransi terhadap para ASN yang telah dinyatakan bersalah korupsi. “Saya akan tegakkan dan…

Baca Selanjutnya

Waduh! Sebagian Komputer UNBK di SMAN 1 Kota Serang Ternyata Rental

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Serang mengaku masih kekurangan komputer untuk menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun 2019. Kekurangan itu “ditutupi” dengan cara sewa komputer kepada pihak ketiga agar para siswa tetap bisa mengikuti UNBK hingga tanggal 9 April 2019. Ketua Panitia UNBK SMAN 1 Kota Serang, Fitri Sulistio Pranoto mengemukakan, pelaksanaan UNBK di sekolah ini membutuhkan 270 unit komputer. Sekolah ini hanya memiliki 150 unit komputer. Sisanya, 120 unit komputer disewa dari pihak ketiga. Fitri mengaku tidak tahu siapa pihak ketiga dalam sewa komputer tersebut. Sebab…

Baca Selanjutnya

Gubernur: Tanpa Kejelasan Konsep dan Tujuan, SMAN CMBBS Ditutup Saja

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar Dinas Pendidikan dalam waktu secepatnya membuat konsep dan kajian yang jelas dengan disesuaikan regulasi tentang keberadaan status Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS). Jika tidak jelas konsepnya dan tujuannya, lebih baik sekolah ini ditutup. “Jika memang sekolah khusus yaa sekolah khusus seperti apa yang bisa membedakan hasil dan kualitas lulusanya dari sekolah umum. Selain meluluskan siswa unggulan yang  berprestasi, kalau perlu diteruskan dengan pemberian bea siswa sampai ke perguruan tinggi,” tegas Wahidin Halim, Gubernur Banten saat Sidak ke Sekolah Menengah…

Baca Selanjutnya

Kadisperindag dan Kadis Pertanian Diperiksa Soal Grup WA DPD utk Kang Fadhlin WH

Kepala Dinas Pertanian Banten Agus M Tuchid dan Kepala Disperindag Banten Babar Suharso memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten untuk dimintai keterangan, di Kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Senin (1/4/2019). Pemanggilan tersebut merupakan buntut dari terkuaknya grup WhatsApp “DPD utk Kang Fadhlin WH” yang didalamnya terdapat beberapa nama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Banten. Agus M Tauchid, Kepala Dinas Pertanian Banten yang kali ini hadir memenuhi pemanggilan Bawaslu Banten mengatakan, pemanggilannya hanya bersifat klarifikasi untuk meminta penjelasan. “Selaku warga negara yang baik ya harus kita penuhi (pemanggilan…

Baca Selanjutnya

Bawaslu Banten Sesalkan Pelibatan Anak Saat Kampanye Partai Demokrat di Serang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menyesalkan pelibatan anak-anak dalam kampanya Partai Demokrat yang dihadiri Agus Harimurti Yudhoyono atau dikenal AHY, anak mantan Presiden SBY  dan Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya di Kota Setang, Sabtu (30/3/2019). “Ini pelanggaran terhadap pasal 280 Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Pemillu,” kata Didih  M Sudih, Ketua Bawaslu Banten kepada MediaBanten.Com, Minggu (31/3/2019). Didih M Sudih mengatakan, pelibatan anak-anak dalam kampanye menjadi perhatian dan evaluasi. Sebab pelibatan anak-anak di bawah umur juga terjadi pada gelar kampanye pada tanggal 24 Maret 2019. Bawaslu…

Baca Selanjutnya

Akademisi UMT: Tanpa SK Baru, 6 Guru Honorer SMAN 9 Kronjo Tetap Dipecat

Enny Suhaeni, Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mengingatkan, enam guru honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) tetap berstatus dipecat alias diberhentikan mengajar di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang selama belum ada surat keputusan (SK) baru tentang pencabutan SK tersebut. Ke-6 guru honorer SMAN 9 Kronjo dipecat karena berselfi dua jari dan memampang stiker Prabowo-Sandi yang diupload ke Facebook. Foto ini menjadi viral. Pemprov Banten langsung melakukan pemecatan dengan SK yang ditandatangani Kadindikbud Banten, Engkos Kosasih Samanhudi pada tanggal 19 Maret 2019. “Kesepakatan sejumlah elemen yang tertuang dalam berita acara…

Baca Selanjutnya

Lukman: Belum Ada SK Pencabutan Pemecatan 6 Guru Honorer SMAN 9 Kronjo

Kepala Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Tangerang Dindikbud Banten, Lukman menegaskan, belum ada perintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan pemecatan enam guru honorer atau non aparatur sipil negara (ASN). “Belum, saya belum membuat surat. Dan belum tahu, perintah Pak Kadis lebih lanjut seperti apa,” kata Lukman, Kepala KCD Kabuapten Tangerang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten kepada MediaBanten.Com, Selasa (26/3/2019) ketika ditanyakan soal sudah diterbitkannya SK pencabutan pemecatan 6 guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, beredar kabar bahwa 6 guru honorer di SMAN 9 Kronjo sudah diaktifkan…

Baca Selanjutnya