Awas Hoax di ASN Banten, SKP Mobile Gantikan e-Sikap

Hati-hati hoax beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Jika diikuti hoax itu, ASN bisa tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) setiap bulannya. Hoax yang beredar dari group WA ke group WA lainnya dan ke WA perseorangan itu berisi penerapan aplikasi sasaran kinerja pegawai mobile (SKP-mobile) untuk menggantikan aplikasi sistem informasi kinerja pegawai (e-Sikap). Sejak beredarnya hoax SKP-mobile, pengisian e-Sikap yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten mengalami penurunan. “Iya. Biasanya dalam sehari, user yang mengisi kinerja mencapai 3.000-4000 orang. Sejak tanggal 13 Februari terus…

Baca Selanjutnya

Belum Lupa Tsunami, Gempa 5,2 SR Guncang Sebagian Banten Selatan

Belum hapus trauma gempa tsunami Selat Sunda, sebuah gempa tektonik dengan kekuatan 5,2 skala richter (SR) mengguncang sebagian Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak), Kamis (14/2/2019), sekitar pukul 06.41 WIB. Gempa itu dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Pusat Gempa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono di Jakarta mengatakan, setelah dianalisis secara akurat, gempa tektonik itu memiliki kekuatan (magnito) 5,0 SR. Gempa terjadi di Samudera Hinda sebelah selatan Pulau Jawa pada koordinat 7,07 LS dan 105,64 BT. Atau lokasi pusat gempa itu berada di kedalaman 54 kilometer dan…

Baca Selanjutnya

Paling Lambat April 2019, Kepala Sekolah di Banten Harus Sertifikasi Diklat Kepsek

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan batas waktu hingga April 2019, seluruh kepala sekolah (Kepsek) sudah harus memiliki seritikasi dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau lembaga yang ditunjuk dan berkerja sama dengan LPPKS. “Itu namanya pelatihan penguatan kepala sekolah. Batas waktunya hingga April 2019. Karena selama ini, karena dalam peraturan yang baru (Permendikbud No.6 tahun 2018- red) kepala sekolah itu guru yang ditugaskan, bukan sebagai jabatan tambahan seperti yang tercantum dalam peraturan sebelumnya,” kata Aceng Hasani, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmpu Pendidikan (FIKP) Universitas Negeri Ageung Tirtayasa…

Baca Selanjutnya

Banten Belum Siap, Kota Serang Sudah 17 Calon Kepsek Bersertifikat LPPKS

Sebanyak 17 calon kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Serang sudah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan latihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berarti ke-17 calon kepala sekolah itu sudah memenuhi ketentuan dalam Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Berbeda dengan Provinsi Banten, Ujang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten justru berkomentar tidak tahu soal Permendikbud tersebut. “Emang ada, nomor berapa dan apa ya isinya,” kata Ujang sambil pergi dan mengaku…

Baca Selanjutnya

Tidak Sah, Kepala Sekolah Tanpa Surat Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah Dari Dirjen

Kepala Sekolah yang tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak sah sebagai kepala sekolah. Konsekuensinya, sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan seluruh tandatangannya di atas dokumen sekolah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku yang bisa berbuntut pada tindakan pidana karna menjalankan tugas yang bukan kewenangannya. “Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permindikbud No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Batas waktunya hingga tahun 2020,” kata…

Baca Selanjutnya

Mafia Tanah Penerbit Sertifikat Aspal Dibongkar, Polda Banten Tahan 10 Tersangka

Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten berhasil membongkar jaringan kolaborasi penerbitan kepemilikan tanah dengan melawan hukum untuk mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain di 3 wilayah di Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Sertifikat tanah jenis ini lebih dikenal dengan sebut sertifikat Aspal (asli tapi palsu). Sertifikat itu asli karena diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun prosesnya dilakukan dengan rakayasa atau istilahnya melawan hukum untuk mengambil hak orang lain alias merugikan orang lain. Dalam penyidikan mafia tanah itu, Tim…

Baca Selanjutnya

Gandung: Revisi RPJMD Banten Pemborosan Anggaran dan Tidak Penting

Gandung Ismanto, Akademisi Universitas Sultan Ageung Tirtayasa (Untirta) menilai, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 hanya pemborosan anggaran karena tidak penting atau tidak urgent dilakukan sekarang. “Kalau mau nanti, tahun 2020. Sebab seluruh daerah di Indonesia ini harus melakukan perubahan RPJMD untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMN (rencana pembangunan menengah nasional). Paska Pileg dan Pilpers, RPJMN kita berakhir tahun 2019, sehingga di 2020, semua daerah harus melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan RPJMN yang baru,” kata Gandung Ismanto, Akademisi Untirta yang ditemui MediaBanten.Com, Kamis (31/1/2019). Gandung juga menilai, revisi…

Baca Selanjutnya

Benarkan, Gara-gara BUMD, RPJMD Banten 2017-2022 “Terpaksa” Direvisi?

Benarkah gara-gara badan usaha milik daerah (BUMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 “terpaksa” direvisi? Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Banten tahun 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (30/1/2019) tidak menyebutkan secara jelas. Namun dalam sambutannya, Gubernur menegaskan soal perlunya intervensi pemerintah daerah dalam bidang agrobis. “Saya minta revisi RPJMD harus segera, dirumuskan, formulasikan oleh temen-temen yang ada di SKPD bawa kedewan segera. Karena kita menjadi target bahwa pada tahun 2018 dan 2019 seharusnya sudah kita bentuk (BUMD Agrobisnis) dalam rangka…

Baca Selanjutnya

Quo Vadis Program Pengobatan Gratis Pake KTP Banten

Quo Vadis (Ke Mana Kau Pergi), wahai program pengobatan gratis cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Banten? Program ini merupakan janji Wahidin Halim-Andika Hazrumy saat mencalonkan Gubernu dan Wakil Gubernur Banten. Setelah dilantik di Istana Presiden RI pada Jumat (12/5/2017) dan hingga tahun 2019 program pengobatan gratis cukup pake KTP belum bisa berjalan. Berbagai alasan dikemukakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan program itu tetap melalui Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan berbagai alasan lainnya. Awal tahun ini, program pengobatan gratis menggunakan KTP bagi warga Banten kembali dibicarakan,…

Baca Selanjutnya

Bawaslu Minta PT Pos Indonesia Hentikan Sementara Peredaran Tabloid Indonesia Barokah di Banten

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengirimkan surat kepada PT Pos Indonesia di wilayah Banten yang meminta untuk tidak mengirimkan sementara tabloid Indonesia Barokah (IB). Permintaan Bawaslu itu tertuang dalam surat No.040/K/BT/PM.06.02/1/2019. Tabloid IB ini dituduh berbagai pihak sebagai media yang menyerang salah satu pasangan calon presiden RI dalam Pilpers 2019 atau disebut sebagai black campaign. “Kami minta untuk tidak diedarkan atau dikirim sampai selesainya kajian tim akan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Banten,” demikian dalam siaran pers Bawaslu Banten yang diterima MediaBanten.Com, Selasa (29/1/2019). Tabloid IB masuk ke wilayah…

Baca Selanjutnya

Ssst … Ada Pabrik Miras di Kawasan Industri Modern Cikande Resahkan Warga

Diam-diam, ada pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) golongan B di Kawasan Industri Modern Cikande, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Keberadaan pabrik miras itu meresahkan warga. Pabrik minuman keras itu milik PT Balaraja Barat Indah dan telah lebih setahun memproduksi miras merek Martil. Miras itu mengandung alkohol atau kadar etanol mulai 5-20% atau digolongkan pada golongan B. Kapolsek Cikande, Kompol Kosasih, Kamis (24/1/2019) membenarkan keresahan warga soal keberadaan pabrik minuman keras di Kawasan Industri Modern Cikande. Karena itu, polisi dari Polres Serang dan Polsek Cikande berserta pejabat Musyarwarah…

Baca Selanjutnya