Firdaus: Pemprov dan Pemkot Serang Berani Sekali Revitalisasi Kawasan Banten Lama Tanpa Dasar Hukum

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dinilai sangat berani melakukan kegiatan revitalisasi Kawasan Banten Lama tanpa memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya. Seharusnya, Perda itu merupakan landasan daerah dalam melaksanakan seluruh aspek cagar budaya yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010. “Saya sudah cari dan tidak menemukan ada Perda tentang Cagar Budayayang merupakan turunan dari Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, baik di Pemprov Banten maupun di Pemkot Serang, saya belum menemukan hingga sekarang. Bahkan, aturan yang lebih rendah dari Perda pun…

Baca Selanjutnya

Gandung: Pemprov Banten Diminta Audit Pembebasan Tanah dan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Gandung Ismanto, Akademisi Untirta Serang minta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten) melakukan audit terhadap pembebasan tanah dan pembangunan calon gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Lokasi calon gedung SMKN itu tertutup aksesnya dari segala arah atau istilah warga setempat sebagai tanah “helikopter”. “Audit itu dilakukan secara menyeluruh, termasuk perencanaan soal aksesibilitas pada saat membangun gedung dan berfungsinya gedung tersebut,” kata Gandung Ismanto yang ditemui MediaBanten.Com, Minggu (23/9/2018). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tengah membangun gedung calon Sekolah Menengah…

Baca Selanjutnya

Pemprov Banten Bangun Gedung SMKN 7 Tangsel Senilai Rp10 Miliar Di Atas Tanah “Helikopter”

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tengah membangun gedung calon Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) senilai Rp10,3 miliar. Namun gedung itu terancam tidak bisa digunakan atau setidaknya bermasalah karena tidak memiliki akses jalan segala arah. Istilah warga setempat, tanah helikopter karena nanti jika sudah jadi, gedung hanya bisa diakses melalui udara. MediaBanten.Com yang mengunjungi lokasi pembangunan gedung SMKN 7 Kota Tangsel, Rabu (19/7/2018) mendapatkan, lokasi tanah itu berada di RW 3, Kelurahan Rengas, Kota Tangsel. Tanah itu berada dilingkup oleh tanah milik Franki, swasta…

Baca Selanjutnya

Gubernur Jelaskan Soal Berobat Gratis, Sekolah Gratis, Infrastruktur dan Banten Lama

Empat program dijelaskan Gubernur Banten, Wahidin Halim saat memberikan sambutan dalam acara penyaluran bantuan sosial (Bansos) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) non tunai dan pengenalan kartu multiguna versi GPN bagi warga Kota Cilegon di halaman Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa (18/9/2018). Program itu adalah pertama; sekolah gratis. Program ini sudah diterapkan sejak tahun 2017. Jadi tidak ada lagi biaya sekolah yang dipungut pengelola sekolah. Jika ada yang memungut biaya sekolah, Gubernur minta agar melapor ke padanya. “Sudah banyak kepala sekolah yang dipecat karena masih memungut biaya sekolah,” katanya. Baca:…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten Janji Naikan Jumlah Bansos Jamsosratu Jadi Rp2 Juta Per RTS

Gubernur Banten, Wahidin Halim berjanji akan menambah penerima bantuan sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dan meperbesar nilai bantuan menjadi Rp2 juta per tahun per Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Memperhatikan Warga Kurang mampu merupakan kewajiban Pemerintah, dari Presiden melalui Kemensos ada PKH, melalui Gubernur ada Jamsosratu, jadi saling melengkapi dan bersinergi untuk kesejahteraan rakyat Banten,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam acara Penyerahan bansos Jamsosratu secara simbolis dan pengenalan kartu Multiguna versi GPN untuk penerima dari Kota Cilegon. Penyerahan itu di halaman Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa (18/09/2018). Penyerahan…

Baca Selanjutnya

Forum Peduli Kota Serang Protes Rencana Bangun Masjid Dalam Alun-alun Kota

Menjelang berakhirnya masa jabatan dan paska kekalahan istrinya nyalon di Pilkot Serang, Walikota Serang, Haerul Jaman mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dalam kawasan Alun-alun Kota Serang, bukan disamping atau di luar alun-alun. Kontroversi itu mendapatkan reaksi keras dari Forum Peduli (FP) Kota Serang. Jurubicara Froum Peduli Kota Serang, Nita Nonci dalam siaran pers yang diterima MediaBanten.Com, Sabtu (15/9/2018) mengatakan, FP Kota Serang mempertanyakan kebijakan Walikota Serang yang membangun masjid dalam Alun-alun Kota Serang. “Kami, yang tergabung dalam FPKS, mempertanyakan dasar peletakan batu pertama Masjid Agung…

Baca Selanjutnya

BKD Banten Kurang Respon Soal Pemecatan ASN Telah Inkracht Korupsi

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten dinilai kurang merespon penuntasan masalah aparatur sipil negara (ASN) yang sudah inkracht divonis sebagai koruptor dan harus diberhentikan dari ASN. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 12 September 2018, ada 70 ASN korup di Banten yang harus dipecat. Keterangan yang diperoleh MediaBanten.Com, Jumat (14/9/2018) menyebutkan, dari 70 ASN itu terdiri dari 17 ASN Pemprov dan 53 ASN di kabupaten dan kota. Khusus untuk Pemprov Banten, dari 17 ASN, 13 ASN sedang diproses pemberhentian di BKN. Bahkan, nomor induk kepegawaian (NIK) yang bersangkutan sudah dihapus,…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten: “Jangan Tawari Saya Yang Diharamkan KPK”

Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri acara penguatan komite advokasi daerah anti korupsi Provinsi Banten,di pendopo Gubernur Banten,KP3B,Curug,Kota serang,Kamis (13/09/2019). Dalam mendukung pencegahan korupsi di sekitar swasta, Dikyanmas KPK membentuk komite advokasi daerah ,yaitu sebagai wadah komunikasi antara regulator yang terdiri dari pemerintah daerah (Provinsi dan kab/kota) dan pelaku usaha. “Kenapa kita masih korupsi pedahal kita sebagi pegawai telah diberikan oleh allah jaminan untuk hidup,pengahasilan yang kita dapatkan sudah cukup,cuma memang sahwat kita di dalam hati selalu berpikir punya satu ingin dua,punya mobil ingin yang paling bagus, begitu seterusnya. Kalau hati…

Baca Selanjutnya

KPK: KAD Banten Terlambat, Butuh Komitmen Kuat Gubernur Cegah Korupsi

Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan komitmen kuat dari Gubernur dalam membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Banten untuk melakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih. KAD Banten dinilai paling lambat dibandingkan daerah lainnya, karena dibentuk sejak Maret 2017, tetapi hingga sekarang tidak memiliki struktur dan rencana aksi. Komite ini jika sudah berfungsi akan banyak merombak sistem dan kebijakan yang harus direvisi. “Kalau Gubernurnya tidak punya komitmen, bagaimana? Nanti akan susah, tidak akan jalan dan korupsi akan terus berjalan,” kata Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi…

Baca Selanjutnya

Fraksi Demokrat Tagih Janji Gubernur Soal Hasil Audit dan Analisis Keuangan Bank Banten

Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta hasil audit Inspektorat Banten terhadap PT Banten Global Development (BGD) dan Bank Banten seperti yang dijanjikan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Permintaan itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang akan menyertakan modal Rp175 miliar kepada Bank Banten. Selain hasil audit, Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten juga meminta rencana bisnis dan analisis usaha, termasuk analisis resiko dalam investasi. “Kami yakin semua dokumen itu sudah ada di meja Pak Gubernur, tinggal menyampaikan saja kepada kami. Ini penting dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang…

Baca Selanjutnya

Dinilai Sesatkan Publik, Kadis PRKP Diminta Tonton Video Kegiatan Baru Kawasan Banten Lama

Ketua Badak Banten, Firdaus Gozali membantah pernyatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Moh Yanuar yang menyebutkan tidak ada kegiatan baru dalam revitalisasi Kawasan Banten Lama. Pernyataan Kadis PRKP itu dinilai telah menyesatkan publik. “Bapak Yanuar silah tonton video yang kami buat, terbukti pernyataan itu tidak benar. Begitu banyak kegiatan dan bangunan baru yang tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,” kata Firdaus Gozali, Ketua Badak Banten dalam siaran persnya yang diterima MediaBanten.Com, Selasa (11/9/2018). Firdaus menilai, perencanaan yang…

Baca Selanjutnya