Ekonomi

Dibangga-banggakan, Inflasi Banten 4,5% Desember 2022

Pemprov Banten membangga-banggakan angka inflasi Banten pada Desember 2022 sebesar 4,56% sebagai terendah. Padahal Provinsi Maluku mencatat lebih rendah inflasi 3,47%, Papua Barat 3,875, Sulawesi Utara 4% dan DKI Jakarta 4,21%.

Kebanggaan soal inflasi terungkap dalam rilis Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com, Selasa (10/1/2023) yang mengklaim bahwa besaran inflasi itu mendapatkan apresiasi dari Mendagri. M Tito Karnavian.

Bahkan rilis itu membandingkan dengan provinsi yang mencatatkan angka tertinggi, yaitu Sumatera Barat 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan Nusa Tenggara Timur 6,65%.

Disebutkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34% di bawah rata-rata Nasional 5,42%. Minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56%, di bawah rata-rata Nasional.

Pemprov Banten juga membangga-banggakan keberhasilannya memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi pada akhir tahun 2022.

Upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah yang telah dilaksanakan sebanyak 85 kali dari bulan Maret hingga Desember 2022.

Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens. Juga kunjungan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.

Upaya konkret pengendalian di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu mennyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.

Dari segala upaya yang diterapkan dalam pengendalian Inflasi, Pemprov Banten terus mencoba hal-hal yang memungkinkan bisa menekan angka inflasi dengan memperkuat kolaborasi antar Kepala Daerah.

“Harapannya Kita terus berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi, karena agregat Provinsi ini hasil dari kerja di Kabupaten/Kota. Dan saya harap Kepala Daerah mampu mengetahui persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat,” bunyi rilis Biro Adpim Banten. (INR)

Editor: Iman NR

Iman NR

SELENGKAPNYA
Back to top button