Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten yang dinisiasi bersama oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Kantor BI Wilayah Banten,Kamis, (21/12/2017).
Rapat dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia , Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman. Rapat juga dihadiri pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Kementerian Perhubungan,Kementerian Pariwisata,Badan Urusan Logistik, Kementerian Perdagangan,dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,serta sejumlah Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.
Gubernur mengatakan dengan dilakanakanya forum ini menjadi semangat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Banten,mudah-mudahan forum ini tidak hanya mendorong tetapi dapat mempercepat program-program yang akan dilaksankan di Provinsi Banten.
Untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat kita (Banten). Kita bersinergi tentang pentingnya mempercepat ekonomi Banten. Perhatian khusus juga dari Presiden untuk Banten. Makanya pelaksanaan pembangunan itu harus kita segera mewujudkannya,” tegas Gubernur.
Oleh karena itu untuk mempercepat ekonomi Banten, tentunya harus lebih cepat pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, Kementerian PUPR sangat optimistis bisa memperbaiki jalan nasional yang ada di Banten.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan Pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif hanya dapat dicapai melalui dukungan reformasi struktural.Reformasi struktural perlu difokuskan pada dua elemen kunci pertumbuhan ekonomi,yakni mendorong pemenuhan berbagai faktor pendukung pertumbuhan (enabler)khususnya infrastruktur,dan mengembangkan sector ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi.
Kedua elemen tersebut menjadi keniscayaan untuk dapat mengatasi isu jebakan kelas menengah (m iddle incom e trap) dan berbagai persoalan krusial lain dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga menjadi syarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Banten,Tegas Deputi.
Deputi mengatakan Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir,perekonomian Banten mampu tumbuh diatas rata-rata nasional dan memberi kontribusi besar khususnya disektor manufaktur.Namun,perekonomian Banten masih menghadapi sejumlah permasalahan yang juga terjadi diberbagai daerah Indonesia seperti menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.Selain itu,ekonomi Banten juga menghadapi tantangan untuk terus mengoptimalkan beberapa faktor pendukung daya saing ekonomi,seperti infrastruktur fisik dan SDM.Kombinasi pengembangan sector potensial dan perbaikan infrastruktur kemudian diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi berbagai permasalahan tersebut.
Rapat Koordinasi menyepakati enam hal penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi sebagai berikut:
- Mendorong kerjasama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik,sarana dan prasarana fasilitas umum sosial antara lain: sekolah, rumah sakit,penyediaan air bersih dan MCK kawasan pedesaan dan daerah wisatsa.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuh nya sector ekonomi potensial. Beberapa proyek yang menjadi prioritas diBanten.
- Mendorong berkembangnya sector ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah
- Mendorong pengembangan sector pariwisata diBanten.
- Mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian.
- Dalam rangka mendorong berkembangnya sector industri berdaya saing tinggi,perlu memperkuat sisi hukum dan regulasi untuk menciptakan kepastian usaha,sehingga dapat menjaga tingkat investasi di
(Rilis Subag Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Banten)
