Kemendes PDT Jadikan Pulau Tunda Percontohan PLTS Mandiri
Desa Wargasara di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten, ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mandiri oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Serang, Sabtu (24/1/2026) mengatakan penetapan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Metta Energi Sejahtera. Kerja sama ini menargetkan sekitar 300 rumah tangga di pulau terluar tersebut dapat menikmati aliran listrik 24 jam penuh.
“Kabupaten Serang menjadi proyek percontohan dari Kemendes PDT sebagai solusi penyediaan energi melalui PLTS Mandiri. Ini patut disyukuri, karena warga Pulau Tunda sudah puluhan tahun hanya menikmati listrik 6 sampai 12 jam sehari,” ujarnya.
Zakiyah menjelaskan proyek ini mencakup pemasangan 14 unit panel surya mono, penyediaan baterai lithium, serta pembangunan ruang distribusi daya. Selain listrik, kerja sama ini juga mencakup penyediaan cold storage (gudang pendingin) untuk mendukung aktivitas nelayan setempat.
“Dengan adanya listrik 24 jam dan cold storage, kami berharap produktivitas dan perekonomian warga meningkat. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses layanan dasar yang berkeadilan,” tambahnya.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Nugroho Setijo Negoro menegaskan bahwa skema program ini bukan hibah, melainkan investasi kerja sama antara pihak swasta dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami memfasilitasi pelayanan publik dengan melibatkan swasta agar prosesnya lebih cepat. Model kerja sama ini menuntut partisipasi masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga keberlangsungan infrastruktur tersebut,” kata Nugroho.
Sementara itu, CEO PT Aurora Power Indonesia (Metta Group), Katamsi Ginanom menyatakan bahwa keterlibatan pihaknya didasari semangat membangun negeri dari desa, terutama untuk membuka akses infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
“Kemiskinan sering kali disebabkan tidak adanya akses terhadap modal dan infrastruktur. Ini saatnya kami membayar kembali kepada negeri, meskipun dari sisi bisnis mungkin belum tentu menguntungkan,” ujarnya. (Oleh Desi Purnama Sari – LKBN Antara)








