Provinsi Lampung dan Banten mendaftar secara resmi ke KONI Pusat sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032.
“Kami diterima Ketua Tim Penjaringan Tuan Rumah PON XXIII Eman Sanusi di Jakarta,” kata Waketum II Bidang Pembinaan Prestasi dan Sport Science KONI Lampung Riagus Ria dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan terkait langkah yang dilakukan Lampung dan Banten dalam pencalonan tuan rumah PON, di mana kedua daerah yang diwakili KONI dan unsur pemerintah masing-masing daerah sudah menyerahkan pendaftaran yang dilampiri dengan tanda pembayaran Rp1 miliar per daerah dan dilampiri persyaratan lain yang dibutuhkan.
“Dari Lampung dan Banten masing-masing sudah menyerahkan bukti setor dan lampiran persyaratannya, tadi diserahkan oleh Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat, dan juga dari Ketum KONI Banten. Di sana juga diperkuat dengan kehadiran unsur pemerintah yakni Dispora dan Bappeda,” kata Riagus.
Tahapan berikutnya, lanjut Riagus adalah menunggu proses validasi dari tim penjaringan KONI Pusat, dan kemudian ada visitasi tim ke masing-masing daerah untuk meninjau arena yang didaftarkan tersebut.
“Lampung akan menyiapkan venue untuk 20 cabang olahraga dari 43 cabor yang akan dipertandingkan di PON XXIII tahun 2032 itu. Selebihnya Banten yang meng-cover, termasuk stadion untuk sepak bola, berkuda dan juga rugbi dan sebagainya,” jelas Riagus.
Dia menyampaikan bahwa dari panitia penjaringan menyebutkan ini adalah panitia PON LABA atau Lampung – Banten 2032 karena sesuai dengan konsep yang diajukan Lampung pada proposal tuan rumah tersebut.
“Kami masih ada tanggung jawab lain selain menyiapkan venue segera, yakni menggalang dukungan provinsi lain, masing-masing kebagian 18 provinsi. Lampung mendapatkan tugas untuk menghimpun dukungan dari seluruh Sumatera, Kalimantan, Gorontalo dan NTB. Sisanya tanggung jawab Banten. Kalimantan termasuk salah satunya adalah IKN. Jadi IKN masuk dalam satu kontingen,” ujar Riagus.
Masih ada persyaratan penting yang harus segera disusulkan adalah surat dukungan tertulis dari Gubernur dan Ketua DPRD provinsi masing-masing.
“Untuk persyaratan itu harus dinyatakan dengan tertulis, meskipun kedua gubernur secara lisan sudah menyatakan dukungannya, juga Ketua DPRD Lampung. Selain itu juga memperbarui MoU kedua daerah oleh para Gubernur mengganti MoU yang lama. Nanti kita masih menyerahkan lagi uang jaminan sebesar Rp7 miliar yang ditanggung bersama Banten, jadi kita siapkan Rp3,5 miliar batasnya tanggal 1 Mei 2026,” ungkap Riagus.
Ria menjelaskan, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, bahwa ada kemungkinan Lampung – Banten menjadi tuan rumah PON 2028, jika ternyata NTB dan NTT tidak menyanggupi hingga waktu yang ditentukan.
“Risikonya, kita juga harus siap untuk mengambil alih PON 2028 jika itu memang dimungkinkan. Ada berbagai alasan yang bisa menjadi penentunya. Maka dari itu, semua tergantung pada penilaian tim penjaringan KONI pusat nantinya saat visitasi dilakukan di Lampung dan Banten. Kami mohon dukungannya masyarakat Lampung dari seluruh kalangan agar semua berjalan sukses,” tutupnya.
Delegasi Lampung dipimpin Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat didampingi Waketum I Margono Tarmudji, Waketum II Riagus Ria, Waketum IV Achmad Chrisna Putra dan Sekretaris Dispora Provinsi Lampung Budi Marta. (Pewarta : Agus Wira Sukarta – LKBN Antara)
