Tasril Jamal, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang minta Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Tangerang langsung turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dugaan pungutan uang oleh Komite Sekolah di SDN Sudimara Timur yang memberatkan para peserta didik.
Tasril Jamal mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) setempat segera mencarikan solusi atas adanya praktek dugaan pungutan uang di lingkungan SDN yang merupakan penggabungan tiga sekolah, yaitu SDN Sudimara Timur 04-05 dan Sudimara Timur sebagai induk sekolah.
“Pemkot terutama Dindik, harus cepat dan jangan berlarut membereskan ini. Sebelum jauh nantinya justru malah ada persolan hukum di sana, ini bisa membuat kita semua malu,” ungkap Tasril, Jumat (9/2/2024).
Kepada MediaBanten.Com, Tasril menuturkan, keluhan dari para warganya yang juga wali murid di SDN Sudimara Timur. Komite Sekolah selaku pengkoordinir dana harus koperatif kepada para wali murid dalam mempertanggung jawabkan pemanfaatan uang pungutan tersebut.
Pungutan uangitu antara lain disebut sebagai uang celengan sebesar Rp2.000 dari setiap siswa yang ditarik perminggunya, dihimpun dari setiap wali murid dan disetorkan ke Komite Sekolah untuk keperluan hal yang tidak jelas pemanfaatannya.
Sempat ada uang shodakoh Jumat yang pernah berjalan satu kali namun kandas dianulir Kepala Sekolah.
Disebut-sebut uang celangan ini hanya dilaporkan tiap tiga bulan sekali ini, terakhir jumlahnya mencapai sekitar Rp17 juta. Namun tak ada penjelasan rinci yang disampaikan kepada wali murid.
Uang celangan itu di luar pungutan uang kas yang serupa ditarik dari para siswa per minggunya senilai Rp2.000. Namun, uang kas dikoordinir serta peruntukannya jelas untuk kepentingan para siswa di masing-masing kelas itu sendiri. Misalnya, untuk santunan kepada teman satu kelas yang sedang terkena musibah- sakit.
Selain uang celengan, ada juga uang yang musti dibayarkan setiap wali murid kelas VI sebesar Rp1,3 juta. Uang itu katanya untuk keperluan penulisan, foto dan legalisir Ijazah.
Termasuk perayaan acara perpisahan siswa kelas VI, yang rencananya akan digelar di salah satu Vila Cisarua Bogor dan menginap satu malam.
Padahal lulus dari SD bukanlah akhir masa pendidikan bagi para siswa. Mereka akan berlanjut ke jenjang SLTP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Tentunya para orang tua siswa harus merogoh kocek lebih dalam dan bagi yang penghasilannya pas-pasan, harus mengelus dada atau tarik mengencangkan ikat pinggang untuk lebih menghemat biaya pengeluaran.
Kedudukan Komite Sekolah yang telah menjabat hampir sekira 15 tahun pun, turut dikeluhkan oleh para wali murid. Sebab, Ketua Komite diduga sudah bukan lagi wali murid dan bukan tokoh warga atau setempat.
“Dinas Pendidikan saya ingatkan supaya turun tangan, cari solusi yang terbaik. Jangan sampai ada diskriminasi terhadap wali murid apalagi siswa karena keluhan ini. Ekosistem pendidikan harus dijaga dengan baik,” terang Tasril.
SDN Sudimara Timur yang dikonfirmasi Rabu kemarin, belum bersedia berkomentar. Salah seorang guru yang menjabat bagian Tata Usaha mengatakan, Kepala Sekolah tak berada di tempat karena sedang menghadiri acara di luar sekolah.
“Silahkan Senin (12/02) nanti Mas ke sini lagi,” ujar salah satu guru yang ditemui Jurnalis. (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
