Akhirnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengakui terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp28 miliar per bulan menjadi Rp7 miliar per bulan. Selama ini terkesan penurunan PAD itu tidak dibuka ke publik. Bahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten masih yakin PAD on the track atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
“Selama Covid-19, terjadi penurunan pendapatan daerah . Dari Rp 28 miliar per bulan kini turun menjadi Rp 7 miliar per bulan,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim yang dikutip dari akun Facebook resmi Pemprov Banten, Selasa (30/6/2020).
Penurunan pendapatan mengganggu aktivitas arus kas daerah. Termasuk Bantuan Keuangan yang mencapai 13 persen. Kondisi ini diperburuk dengan tidak bisa dicairkannya dana kas daerah di Bank Banten yang mencapai 1,9 triliun. Uang itu termasuk dana realokasi dan refocusing APBD Pemprov Banten 2020.
Kondisi ini memunculkan kajian untuk melakukan pinjaman daerah, namun pinjaman itu hingga sekarang belum terealisasi. Menurut catatan MediaBanten.Com, Pemprov Banten mengajukan pinjaman Rp800 miliar ke Bank Jabar Banten (BJB) setelah rekening kas umum daerah (RKUD) dipindahkan dari Bank Banten ke BJB.
Baca:
- Alasan Tak Setor Modal Bank Banten, Khawatir Habis Dipakai Operasional
- Kadin Kota Serang: Bank Banten Jangan Dijadikan Bank Syariah
- Gubernur Siap Melayani Gugatan Soal Kisruh Bank Banten
PAD Dari Pajak Kendaraan
Pendapatan daerah Pemprov Banten berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemilik kendaraan belum antusias membayar pajak, meski diadakan program pemutihan dan pembebasan denda keterlambatan bayar pajak. “Mungkin ini juga dampak dari Covid-19,” ungkap Gubernur.
Gubernur Banten juga membenarkan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 50%. “Kenapa pemotongan tukin di Pemprov Banten dihebohkan? Karena besaran tukin Banten nomor dua setelah DKI Jakarta. Karena itu pemotongan cukup terasa,” katanya.
Sekretaris Bapenda Epi Rustam mengatakan dan Kabid Pendapatan Bapenda Banten Abadi mengatakan, pendapatan asli daerah masih dalam on the track. Bahkan, pendapatan itu sudah mencapai 36% yang ditarget (Baca: Epi: Bank Banten Gagal Bayar Disebabkan Utang ASN dan DPRD)
Epi menjelaskan jika Pemprov Banten tidak bangkrut dan masih normal, karena target capaian untuk realisasi pendapatan daerah, diatas 36 persen. “Kalau kita sih mendekati normal karena situasi covid 19,” ungkapnya.
Terpisah, Kabid pendapatan Bapenda Banten, Abadi mengatakan, untuk realisasi penerimaan Pendapatan Daerah pada Tri Wulan I Tahun 2020, sudah tercapai melampui 20 persen, dan Bapenda sudah membuktikan bahwa realisasi memenuhi targetnya.
“Setiap hari Pajak Daerah dari PKB dan BBNKB, terus masuk ke Kasda Provinsi Banten. Sedangkan Pajak AP dan PBBKB, setiap Bulan masuk ke Kasda Provinsi Banten, serta Pajak Rokok masuk ke Kasda setiap Tri wulan,” jelasnya. (IN Rosyadi)
