Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebutkan realisasi Pendapatan Daerah hingga 7 November 2025 mencapai 78,90 persen atau sekitar Rp8,28 triliun dari target Rp10,50 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,46 triliun atau 69,03 persen dari total anggaran Rp10,81 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Senin sore mengatakan, kondisi APBD saat ini masih sesuai dengan prognosis yang telah diperkirakan sejak awal tahun.
“APBD itu salah satunya adalah tentang belanja dan pendapatan. Kondisi kita hari ini sesuai dengan prognosis yang sudah kita perkirakan jauh-jauh hari,” ujar Andra.
Menurutnya, APBD memiliki mekanisme untuk menyesuaikan (adjust) agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.
“APBD punya mekanismenya bagaimana mengatur supaya pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan dan kesehatannya tetap terjaga,” katanya.
Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap responsif terhadap berbagai persoalan publik, termasuk keluhan masyarakat di lapangan.
“Sejak pelantikan, saya sudah sampaikan bahwa kita harus responsif. Contohnya keluhan masyarakat terkait truk-truk tambang, kita tidak melarang operasionalnya, tapi kita atur jadwalnya,” ujar Andra.
Ia menyebut penanganan cepat terhadap masalah publik menjadi ukuran kinerja kepala OPD. Beberapa pejabat disebut telah menunjukkan respons baik terhadap insiden di lapangan. “Saat ada kejadian menimpa warga kita, langsung merespon. Dan itu positif, memang itu yang kita minta,” katanya.
Andra menilai pendekatan responsif akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mempercepat penyelesaian masalah di berbagai sektor.
Ia menambahkan, percepatan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. “Alhamdulillah program-program yang sudah direncanakan saat ini terus berprogres. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua yang sudah kita rencanakan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menjelaskan, percepatan penyerapan belanja menjadi fokus menjelang akhir tahun.
“Kita sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera mengakselerasi kegiatan-kegiatannya. Kita juga sudah memetakan mana OPD yang penyerapannya rendah,” kata Deden.
Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu perangkat daerah dengan serapan rendah, namun hal itu disebabkan oleh pola pembayaran pekerjaan fisik.
“Kalau fisik itu biasanya pembayarannya di akhir. Tapi dilihat dari jumlah kontrak yang ada, insya Allah mereka bisa mencapai target,” ujarnya.
Deden juga menyoroti pentingnya menjaga pendapatan agar sesuai target. “Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana pendapatan bisa sesuai dengan target, karena sampai saat ini pendapatan masih agak mengkhawatirkan,” katanya.
Ia berharap inovasi dari pimpinan baru Badan Pendapatan Daerah dapat membantu optimalisasi penerimaan daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, penurunan realisasi terbesar disumbang oleh pendapatan transfer sebesar 9,55 persen, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 3,91 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Banten juga menempati peringkat keempat nasional untuk realisasi belanja daerah dengan capaian 69,03 persen, sementara untuk pendapatan berada di posisi ke-14 dengan 78,90 persen. (Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan – LKBN Antara)
