APBD Banten Tahun 2019 Ditargetkan Rp12,31 Triliun

APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 ditargetkan Rp 12,31 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan APBD murni tahun anggaran sebelumnya yang hanya Rp 11,3 triliun atau mengalami kenaikan Rp 1 triliun. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan APBD (RAPBD) 2019 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (13/11/2018). Dalam pembacaan Rancangan APBD 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, RAPBD disampaikan setelah sebelumnya melalui pembahasan dan sudah mendapat persetujuan bersama antara gubernur dengan pimpinan DPRD. “Total RAPBD Provinsi Banten tahun anggaran…

Baca Selanjutnya

IAI Banten Dan Kesultanan Hanya Tolak Pelaksanaan Fisik Revitalisasi Tak Sesuai UU Cagar Budaya

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten, Mukoddas Syuhada, Patih Dalam Kesultanan Banten, Andi S Trisnahadi dan anggota DPRD Kota Serang Firdaus Gozali menyatakan, pihaknya bukan menolak niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) penataan dengan istilah revitalisasi Kawasan Banten Lama. Keduanya hanya menolak pelaksanaan fisik penataan yang tidak sesuai dengan prinsip revitalisasi dan cagar budaya. “Kawasan Kesultanan Banten itu tidak hanya milik segelintir atau sekelompok orang di Pemprov. Banten, kami juga punya hak untuk mengkritisi dan memberi masukan cara-cara revitalisasi yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Itu sudah kami tempuh semua, tapi…

Baca Selanjutnya

Pemprov Gelar Upacara Peringatahan HUT ke-18 di Lapangan Kawasan Banten Lama

Pemprov Banten memeringati hari ulang tahunnya ke 18 dengan menggelar upacara di lapangan Alun-alun Masjid Kawasan Banten Lama di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis (4/10/2018). Lapangan alun-alun yang semula rumput diubah menjadi marmer granit dan dihiasi payung ala Madinah yang merupakan bagian dari revitalisasi Kawasan Banten Lama. “Ini titik awal bagaimana kita berjuang untuk Banten. Program revitalisasi ini baru sepertiga dari program kita,” ucap Gubenur WH saat memimpin apel peringatan HUT ke-18 Provinsi Banten. Menurut Wahidin Halim, cita-cita pendiri Banten menurutnya harus diwujudkan dengan semangat. Revitalisasi kawasan di Kesultanan Banten…

Baca Selanjutnya

Karang Taruna Banten Dukung Pemprov Soal Program Kesehatan Bagi Warga Miskin

Karang Taruna Provinsi Banten mendukung program pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Program ini sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya,” demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Karang Taruna Provinsi Banten, Gatot Yan, dalam Focus Group Discussion Program Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten, Kamis (29/3) di Serang. Gatot mengatakan, peningkatan derajat kesehatan masalah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Banten. Saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses kesehatan. Karena itu, Gatot meminta Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan, melalui peningkatan sarana…

Baca Selanjutnya

Diterapkan, Transaksi Non Tunai di Pemprov Banten

Pemerintah Provinsi Banten mulai mengimplementasikan transaksi non tunai dalam transaksi pemerintahan. Implementasi tersebut merupakan bentuk amanat dari Intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan selain sebagai bentuk amanat Impres, implementasi transaksi non tunai merupakan Surat Edaran Mendagri nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi. Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. Nandy menjelaskan, pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Pemprov Banten mulai menerapkan transaksi non…

Baca Selanjutnya

BPKAD menata Aset dan Sistem Informasi di Pemprov Banten

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten terus melakukan penataan aset di lingkungan Pemprov Banten dan mengembangkan sistem informasi menajemen yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, Demikian dikatakan Kepala BPKAD Banten, Nandy Mulya S, saat membuka kegiatan mutasi dan inventarisasi berdasarkan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, di kantor BPKAD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (21/11/2017). Peserta kegiatan meliputi pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang dan pengurus barang pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Nandy mengatakan,…

Baca Selanjutnya

Pemprov dan P2TP2A MoU Soal Pelayanan Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banten menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan perdagangan orang. MoU ini juga ditandatangani oleh lima lembaga lainnya yaitu Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Kanwil Hukum dan HAM Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Banten dan Kanwil Kementrian Agama Banten, di Pendopo Gubernur, Kamis (12/10/2017). Dalam MoU tersebut disebutkan, kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama para pihak dalam penegakan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, psikologis, mental, sosial budaya…

Baca Selanjutnya