Terendah Ke-2 Se-Jawa, Tafsir Pemprov Soal Data Kemiskinan Banten

Ini cara pandang Pemprov Banten atas  angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Yaitu angka kemiskinan Banten merupakan terendah kedua se-Pulau Jawa setelah DKI Jakarta.

Rilis Biro Adpim Pemprov Banten yang diterima MediaBanten.Com, Rabu (17/2/2021) menyebutkan, BPS kembali mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia, Selasa (16/02/2021). Data terbaru untuk September 2020 tercatat jumlah orang miskin Indonesia naik 10,19% menjadi 27,55 juta.

Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dilihat dari sisi angka kemiskinan terendah se-Pulau Jawa, Provinsi Banten berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Untuk Nasional, Provinsi Banten masuk ke 8 (delapan) besar terendah.

Berikut angka kemiskinan provinsi di Pulau Jawa:

  1. DKI Jakarta dengan persentase sebesar 4,69%.
  2. Banten sebesar 6,63%.
  3. Jawa Barat sebesar 8,43%.
  4. Jawa Timur sebesar 11,46%.
  5. Jawa Tengah sebesar 11,84%.
  6. Yogyakarta sebesar 12,80%.

Baca:

Sementara itu 10 besar terendah angka kemiskinan secara Nasional, berikut rinciannya:

  1. Bali sebesar 4,45%.
  2. DKI Jakarta sebesar 4,69%.
  3. Kalimantan Selatan sebesar 4,83%.
  4. Kep. Bangka Belitung sebesar 4,89%.
  5. Kalimantan Tengah sebesar 5,26%.
  6. Kepulauan Riau sebesar 6,13%.
  7. Sumatera Barat sebesar 6,56%.
  8. Banten sebesar 6,63%.
  9. Kalimantan Timur sebesar 6,64%.
  10. Maluku Utara sebesar 6,97 %.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam telekonferensi Forum Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (10/2) menyatakan penangan kemiskinan menjadi tugas dan amanah yang harus dilakukan.

Dikatakan, program bantuan sosial bagi keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Banten sebesar Rp. 600.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 421.177 kepala keluarga di Provinsi Banten.

Program bantuan jaminan sosial lainnya juga ada melalui PKH (Program Keluarga Harapan).

Pemprov Banten mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp. 56,460 miliar pada APBD 2021. Sebagian dari bansos tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), pengamanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.

Sebelumbya, BPS  melansir angka kemiskinan Banten menjadi 6,63 persen. Angka ini naik 1,34 persen dalam waktu enam bulan atau Maret hingga September 2020.

“Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81,65 ribu orang dari 775,99 ribu orang pada Maret 2020, menjadi 857,64 ribu orang pada September 2020,” kata Kepala BPS Banten, Adhi Wiriana di Serang, kemarin.

Adhi mengatakan berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan Maret 2020 sebanyak 472,84 ribu orang (5,03 persen), namun di September 2020 meningkat sebanyak 540,15 ribu orang (5,85 persen). Angka tersebut meningkat secara keseluruhan sebanyak 67,31 ribu orang.

(Rilis Biro Adpim Pemprov Banten / IN Rosyadi)

Berita Terkait