Marketplace Plaza Banten Milik PT ABM Catat Kenaikan Transaksi UMKM Lokal
PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui marketplace Plaza Banten mencatat tren positif kenaikan transaksi UMKM lokal dalam lima bulan terakhir di tahun 2025.
Kepala Divisi Riset dan Teknologi Informasi Plaza Banten, Endang Saputra di Tangerang, Jumat (11/7/2025) mengatakan pada Januari 2025 tercatat nilai transaksi UMKM sebesar Rp150 juta, di Februari Rp1 miliar, lalu Maret Rp2,9 miliar, April Rp2,7 miliar, Mei Rp3,7 miliar dan pada Juni Rp7,9 miliar.
“Selama triwulan satu periode Januari – Maret, kita catatkan kenaikan nilai transaksi. Begitu juga di triwulan kedua pada April – Juni yang meningkat jumlah transaksinya,” kata Endang dalam keterangannya.
Ia mengatakan kenaikan nilai transaksi karena di dorong oleh faktor – faktor seperti peningkatan kepercayaan konsumen, adopsi teknologi yang lebih luas, dan kondisi ekonomi membaik yang berpengaruh pada pasar digital saat ini melalui marketplace.
“Secara umum, tren positif kenaikan transaksi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di Banten, dan perubahan perilaku konsumen yang mengarah pada aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan positif,” katanya.
Endang menambahkan, Plaza Banten merupakan marketplace yang dibuat sejak 2021 dan pada tanggal 26 Januari 2022 LKPP ditetapkan sebagai Mitra Toko Daring sehingga bulan April 2022 sudah mulai ada transaksi.
“Melalui Plaza Banten kami jadi jembatan pelaku UMKM dan perorangan khususnya di Provinsi Banten untuk mengembangkan usaha mereka dengan pemberdayaan dan memasarkan produk secara daring yang mana ini menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Endang menambahkan, saat ini Plaza Banten berdasarkan akumulasi penjualan yang tercatat di LKPP berhasil menduduki posisi tujuh besar dari 52 marketplace mitra toko daring di Indonesia dengan valuasi atau penilaian Rp113.349.456.148.
“Plaza Banten bisa terus berkembang menjadi perusahaan teknologi Informasi milik Pemerintah Provinsi Banten, tentu ini membutuhkan komunikasi dengan banyak pihak, dan dukungan pemerintah,” pungkasnya. (Pewarta : Achmad Irfan – LKBN Antara)











