Lebih 50 persen dari 28 lokasi yang diusulkan kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi Dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhgan Gizi belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Demikian disampaikan Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com, Sabtu (30/8/2025).
Sekda Provinsi Banten membenarkan bahwa Tim Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Pekerjaan Umum telah melakukan survei lokasi rencana Dapur SPPG dan membahas dengan pihaknya.
Pembahasan terhadap hasil survei 28 lokasi rencana Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhgan Gizi itu diikuti perwakilan dari pemerintah kabupaten/ kota.
Deden menyampaikan setelah survei yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk memperbaiki dan melengkapi titik lokasi yang direncanakan akan dibangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhgan Gizi.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” katanya.
Deden menuturkan, setidaknya terdapat 28 lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menjadi lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhgan Gizi.
“Dari total yang diusulkan, hampir 50 persen belum memenuhi persyaratan, ada yang kurang luas dan akses jalan yang belum sesuai,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Gutmen Nainggolan menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei terhadap 28 lokasi yang direncanakan akan dibangun dapur SPPG di Provinsi Banten.
“Ada 28 titik lokasi yang dilakukan survei, dari 28 titik tersebut itu kita kategorikan 3. Jadi ada yang pertama memenuhi syarat, kemudian ada yang harus dilengkapi persyaratan dan memang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Diungkapkan, rencana pembangunan dapur SPPG itu ditargetkan dapat terbangun di tahun 2025.
“Rencana pembangunannya sesuai dengan ini di tahun ini juga, jadi ruang waktunya terbatas. Nanti secara teknis pembangunannya di Kementerian PU,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama mendukung terkait dengan pembangunan dapur SPPG.
Hadir dalam pertemuan untuk membahas persyaratan lokasi Dapur SPPG tersebut, seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten. (IN Rosyadi)
