Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Tangerang melakukan berbagai persiapan. Termasuk antisipasi ancaman fenomena LaNina yang berpotensi menyebabkan banjir dan badai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Decky Priambodo mengatakan prediksi LaNina memang buruk. Kata dia, mitigasi yang dilakukan berkaca pada tahun-tahun sebelumnya.
“Berkaca pada tahun 2020-2021 curah hujan yang begitu besar berdasarkan data kami jadikan dasar antisipasi musibah banjir,” ujarnya dalam Diskusi Fraksi Teras bertema ‘Dibayangi LaNina, Kota Tangerang Sudah Apa ?’ yang diadakan oleh Solusi Movement, di Museum TMP Taruna, Kota Tangerang, Rabu (03/11/2021).
Hal pertama yang dilakukan kata Decky pada bidang pemeliharaan fasilitas antisipasi banjir. Seperti drainase dan sektor jalan yang dibersihkan.
“Dijalan, melakukan antisipasi untuk genangan misal memberitahukan arus air supaya musim hujan genangan bisa diatasi cepat,” katanya.
Kemudian, pembersihan terhadap endapan dan persoalan sampah serta topografi yang cenderung datar.
Hal itu lah kata Decky yang menyebabkan air mudah menggenang, dan pasir atau sampah mengendap ketika hujan turun.
“Kami lakukan normalisasi dan pmebersihan drainase,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya kata Decky menjamin insfratruktur secara optimal. Pemeliharaan pintu air dan pompa. Total ada 342 pintu air yang tersebar di Kota Tangerang.
“Lalu, 288 pompa yangg tersebar di Kota Tangerang itu terdiri yang permanen hingga mobile. Initinya kami pastikan setiap genangan yang terjdi bisa diatasi,” tutur Decky.
Kemudian normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Terdapat 3 DAS di Kota Tangerang yakni Cirarab, Cisadane dan Angke.
Dalam antisipasi banjir Pemkot Tangerang melalukan pengendalian embung dan pembuatan long storage atau penyimpanan lama.
Lebih jelasnya, Decky mengatakan pada 2021 ini dalam antisipasi banjir pihaknya melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
Diantaranya rehabilitasi tanggul di 18 lokasi dengan total panjang dua kilometer.
Lalu, Drainase makro di 7 lokasi dengan total panjang 2,3 Kilometer. Drainase lingkungan di 304 lokasi total panjang 69 ribu meter.
Decky mengungkapkan anggaran PUPR yang dikhususkan untuk antisipasi banjir mencapai Rp 185,84 Miliar. Jumlah itu setara dengan 33,7 anggaran PUPR di 2021 yang mencapai Rp 548 Miliar
Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC). Terutama terkait penanganan banjir yang disebabkan oleh kali dan sungai dimana itu merupakan wewenang BBWSCC.
Decky mengungkapkan, pada master plan antisipasi banjir 2017 Kota Tangerang dibagi berdasarkan 3 DAS yang sudah disebutkan tadi, ditambah DAS di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Kata Decky penanganan setiap DAS itu berbeda.
“Sungai kecil kita cluster lagi. Kita lihat dari sisi mikro sehingga makronya kelihatan,” katanya.
Dari 3 plus 1 DAS itu, Kota Tangerang memiliki 32 SubDAS. Detailnya berdasarkan area. Hal itu dilihat dari topografi masing-masing wilayah DAS.
“Dari situ kami punya pola untuk pengembangan, intinya kami punya rencana induk. Penanganan nya jadi kluster, embung,sumur resapan dan itu sssuai kluternya. Sehingga harapannya juga bisa terintegrasi,” jelasnya.
Kendati demikian berbagai upaya yang telah dilakukan, kata Decky Pemkot Tangerang akan sulit bila melawan alam. Sehingga sulit diredam. Namun, bukan berarti tidak bisa ditangani.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Baihaki mengatakan Pemkot Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah terkait persoalan banjir. Pasalnya, banjir di Kota Tangerang terus terulang ketika hujan tiba. Contohnya wilayah yang langganan banjir seperti di Kecamatan Periuk, Ciledug dan Karang Tengah.
“Saya meminta Pemkot Tangerang bertindak cepat dan efektif. Karena masyarakat di bawah itu tidak bisa menunggu,” katanya.
Harusnya, upaya penanggulangan banjir ini dilakukan sebelum musim hujan tiba. Dia pun khawatir dengan upaya yang dilakukan saat ini. Pasalnya, berbagai proyek penanggulangan banjir tersebut belum rampung. Padahal musim hujan telah tiba.
“Masyarakat juga harus disiapkan evakuasi mandiri. Untuk supaya tidak merugikan harta bendanya. Oleh karena itu, kami imbau dalam level Pemkot untuk membuat semacam gerakan menyeluruh,” kata Baihaki.
“Seperti gerakan daerah, dalam tempo dua bulan saya yakin masyarakat paham sehingga lebih tenang,” tambah Baihaqi.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyarankan kepada Pemkot Tangerang untuk intensif dalam berkoordinasi dengan BBWSCC. Contohnya seperti revisi desain antisipasi banjir dilakukan dengan cepat.
“Dan desain yang integral menyeluruh dan tidak bolak balik. Jadi sekalian saja desainnya jangan bolak balik, nanti membuat kordinasi jadi panjang,” tegasnya. (Reporter : Eky Fajrin / Editor : Sofi Mahalali)
