BGD Siap Dukung Wujudkan Usaha Agrobisnis, Tangani Produk Petani

Foto: Istimewa

PT Banten Global Development (BGD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov  Banten  siap mendukung usaha bidang agrobisnis yang tengah digagas Pemprov. Agrobisnis itu untuk menangani produk petani.

“Diharapankan usaha agrobisnis dapat mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah, menjaga alur distribusi, menjaga stabilitas harga barang yang ada di Provinsi Banten dan menyelamatkan petani dari  ijon dan tengkulak, menanamkan kesadaran kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan cara meningkatkan kemampuannya dalam mengelola hasil pertanian,” kata Ahmad Fatoni, Direktur Operasional dan Keuangan PT BG kepada MediaBanten.Com, Senin (22/1/2018).

Fatoni mengatakan, setidaknya ada lima misi yang bisa dicapai dalam usaha agrobisnis. Misi itu antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten, membangun dan mengembangkan  perekonomian di sentra-sentra produksi, menjaga stabilitas harga kebutuhan  bahan pokok, menekan inflasi  perdagangan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatkan nilai tambah produk hayati dan produk turunannya dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.

Menurut catatan Fatoni, luas lahan pertanian di Banten mencapai 896.750 hektar. Produksi padi sekitar 2,1 juta ton gabah dan palawija sekitar 189.900 ton. “Harus diingat, lahan pertanian yang dimiliki petani kurang dari satu hektar. Kalau yang lebih dari itu, rata-rata sudah dikuasai pemodal. Nah dengan usaha agrobisnis ini kan bisa langsung menyentuh mereka,” kata Ahmad Fatoni.

Baca: Peralihan Aset Pemkab dan Pemkot Ke Pemprov Banten Hampir Rampung

Dia mengatakan, konsep dan strategi bisnis bisa disederhanaka, yaitu menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan baku dan bibit, menjamin ketersediaan pasokan barang,  meningkatkan mutu produksi dan pemasaran hasil produksi. Agrobnisnis ini juga membeli harga lebih baik dari harga tengkulak dan pengijon, cara pembayaran yang mudah dan cepat, memberikan kepastin harga kepada produsen , mengembangkan  kegiatan ekonomi  yang sudah berjalan, menyediakan informasi pasar secara terbuka, pembinaan dan pelatihan baik di tingkat produsen maupun pedagang.

“Strateginya seperti ini membentuk  komunitas / jaringan  sebagai mitra usaha sebagai basis usaha yang akan di bangun seperti pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di sentra-sentra produksi, koperasi, membangun gudanh/terminal penyimpanan dan pengolahan hasil produksi dan turunannya serta membangun kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan yang di perlukan. ,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menggagas badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang agrobisnis. BUMD ini nantinya diharapkan melakukan pengolahan paska panen, perdagangan dan jalur distribusi dari hulu hingga ke hilir. Pada akhirnya, BUMD ini diharapkan menjadi stabilisator, baik ketersediaan barang secara riil maupun penyeimbang bagi harga di pasaran.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Banten, Babar Suharso dan Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid S yang diwawancara secara terpisah oleh MediaBanten.Com, Jumat (19/1/2018). “BUMD ini tidak selalu berorientasi profit. Ada saat BUMD menjalankan misi sosial untuk menanggulangi bencana atau melakukan tekanan harga terhadap gejolak harga komoditi yang naik,” kata Babar Suharso (MediaBanten.Com, 19/1/2018; Banten Gagas BUMD Bidang  Agrobisnis, Tangani Produk Petani).

Kadis Perindag Banten mengatakan, pemerintah daerah acapkali “tidak berdaya” terhadap gejolak harga yang dinilai tidak normal dan merugikan masyarakat. Misalnya, harga beras medium yang akhir-akhir melambung hingga Rp12.500/Kg. Padahal herga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah untuk beras medium hanya Rp9.000/Kg. Penetrasi pasar yang dilakukan melalui operasi pasar sering tak mampu “memaksa” harga untuk turun.

“Penetrasi melalui operasi pasar itu dampaknya kurang besar, tak mampu menekan harga pada tingkat yang diinginkan. Karena jumlah beras yang dilepas ke pasaran juga kecil, kurang dari 10 persen dari kebutuhan masyarakat.  Kalau kita (Pemprov Banten-red) memiliki BUMD berbentuk PT kan bisa melakukan pembelian pada saat panen raya, disimpan sebagai stok daerah, kemudian dilepas ke pasaran pada saat komoditi itu langka di pasaran,” ujar Babar.

Sedangkan jalur distribusi komoditi pun diharapkan bisa dikuasai oleh BUMD. Babar mencontohkan, Pemprov Banten akan membangun pasar induk di wilayah selatan Banten. Pasar induk dikelola oleh BUMD yang akan menampung berbagai komoditi yang dihasilkan petani. “Dengan penguasaan pasar induk, pengendalian harga akan lebih mudah karena pemerintah daerah memiliki sarana untuk bisa secara langsung mempengaruhi harga pasar melalui ketersediaan barang dan penawaran,” ujarnya. (Adityawarman)

Berita Terkait