Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral ketahanan pangan di Aula Mapolda Jawa Barat, Jumat, 13 Februari 2026.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Jawa Barat.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Barat, serta pimpinan perbankan seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN.
Kabagbinkar Biro SDM Polda Jabar, AKBP Condro Sasongko dalam sambutannya menyampaikan bahwa Polda Jabar memiliki empat strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan.
“Polda Jabar memiliki empat strategi ketahanan pangan, yakni Keroyok Bareng Polri, CSR atau pemodal 0 persen, modal Primkoppol, serta implementasi KUR,” ujarnya.
Ia menegaskan, strategi tersebut dirancang untuk memastikan para petani binaan mendapatkan akses permodalan, lahan, hingga jaminan penyerapan hasil panen.
“Kami ingin memastikan seluruh ekosistem berjalan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembiayaan, pengelolaan lahan, sampai distribusi hasil panen,” katanya.
Condro juga menyampaikan pesan moral sebagai prinsip dasar dalam menjalankan program ketahanan pangan.
“Jangan pelit, turunkan ego, mudah memaafkan. Ini menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugas mendukung ketahanan pangan,” tegasnya.
Pada skema pertama, lanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program Keroyok Bareng dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.
“Program ini kita kerjakan bersama-sama, saling mendukung, tanpa membebani petani dengan bunga,” jelasnya.
Skema kedua adalah pinjaman melalui Primkoppol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan hingga alat dan mesin pertanian.
“Kami tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung dalam bentuk sarana produksi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ketiga, Polda Jabar mendorong dan memfasilitasi agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan maksimal. Sementara skema keempat dilakukan melalui pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani dengan sistem pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Barat Nurman Susilo menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga. “Peran Bulog adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.
Ia menjelaskan, Bulog menetapkan ketentuan pengadaan jagung pipil kering (JPK) berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP). “JPK di tingkat petani kami beli Rp5.500 per kilogram dengan ketentuan kadar air 18–20 persen dan aflatoksin 50 PPB. Biaya angkut dan pengeringan ditanggung Bulog,” jelasnya.
Untuk JPK curah di gudang Bulog (silo), harga ditetapkan Rp6.250 per kilogram dengan standar kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 PPB. Sedangkan JPK dalam karung plastik polos baru di gudang Bulog dihargai Rp6.400 per kilogram dengan standar yang sama.
“Kami berkomitmen tidak akan mempersulit proses penyerapan jagung dari petani binaan Polda Jabar,” tegas Nurman.
Perwakilan PTPN Jawa Barat Iwan Rohmat menyampaikan progres kerja sama ketahanan pangan antara Polda Jabar dan PTPN I Regional 2. “Dari enam rencana kegiatan kerja sama, tiga sudah terlaksana dan tiga lainnya masih dalam proses,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan tahapan pengajuan kerja sama pinjam pakai lahan, mulai dari pengajuan permohonan, penelitian, penelaahan hasil penelitian, pemberian keputusan, hingga penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU).
“Pinjam manfaat lahan PTPN dengan Polda Jabar sejauh ini berjalan lancar,” pungkasnya. (Yono)
