Badan Pusat Statistik Provinsi Banten akan melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi atau disingkat Regsoscek di seluruh wilayah Indonesia.
Pendataan ini bersifat sensus yang akan di tingkat keluarga biasa, yang tinggal di perumahan, hingga tinggal di apartemen dan barak, bahkan ada malam pendataan yang tujuannya mendata yang tunawisma.
Informasi data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan dari penduduk pada program Regsoscek ini antara lain, terkait anggota keluarga yang berdomisili, kondisi sosial ekonomi, perumahahn, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, status pekerjaan hingga kondisi perumahan dan tingkat kesejahteraan.
BPS akan melaksanakan pendataan regsoscek ini pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 dengan melibatkan petugas sensus di lapangan sekitar 200 ribu petugas yang akan menyebar untuk mendatan sekitar 12 juta penduduk di Provinsi Banten.
Kepada wartawan, Kepala BPS Provinsi Banten Dody Herlando mengatakan akan ada 12 juta lebih penduduk Banten yang akan disensus dalam Regsosek ini. Jumlah petugas yang bertugas dalam kegiatan Regsosek ini mencapai 200 ribu lebih orang.
Ia berharap masyarakat dapat ikut menyukseskan Regsosek ini dengan memberikan data yang apa adanya. Dengan begitu, data itu dapat digunakan pemerintah pada prgram Satu Data Indonesia (SDI).
Pj Gubernur Banten Al Muktabar secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah Regsoscek 2022 Provinsi Banten di Novotel Tangerang.
Ia menyampaikan, bahwa program registrasi pendataan penduduk ini akan bermuara pada program Satu Data Indonesia (SDI) dan akan bermanfaat untuk menentukan arah dan agenda-agenda kerja pemerintah Kedepan.
“Data ini sangat penting sebagai basis data, sehingga kepada masyarakat Banten dihimbau, agar membantu petugas dalam melakukan pendatan. Data yang dikumpulkan ini untuk melihat kondisi sosial eknomi masyarakat, dan perlindungan sosial bagi masyarakat,” ungkap Al Muktabar.
Pada paparannya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menuturkan data-data yang dikumpulkan tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membangun sistem dan basis data yang menyeluruh yang terintegrasi.
“Basis data ini otomatis menjadi Satu Data Indonesia, jadi masyarakat sangat penting untuk memberikan data yang apa adanya, sehingga kalau data itu jujur dan apa adanya, maka akan membantu pemerintah dalam menyususn rencana pembangunan kedepan,” kata Ateng.
Pada pelaksanaanya nanti, petugas BPS di Provinsi Banten yang terdiri dari 200 ribu orang akan menyebar melakukan pendataan dengan mengunjungi rumah-rumah penduduk. (Beni Hendriana / Editor: Iman NR)
