Ekonomi

DPRD Pandeglang: Ketatkan Pengawasan Pembangunan Huntap Rp19 M

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat meminta pengawasan ketat terhadap pembangunan 223 hunian tetap (Huntap) bagi korban tsunami di Kampung Pasirmalang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kalbupaten Pandeglang.

“Jika tidak sesuai dengan kontrak, jangan dibayarkan sampai pihak terkait memenuhinya. Rumah itu bagi korban tsunami, jadi sudah seharusnya dikerjakan dengan baik. Dan ini dananya berasal dari pemerintah pusat, pengawasan harus lebih ketat,” kata Habibi Arafat, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Rabu (18/8/2021).

Pemkab Pandeglang mulai mengerjakan pembangunan 223 hunian tetap (huntap) bagi korban tsunami di Kampung Pasirmalang dengan angggaran Rp19 miliar yang berasal dari pemerintha pusat. Lahan untuk Huntap seluas 5 hektare.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika mengatakan, tender proyek pembangunan huntap sudah terselesaikan dan mulai masuk dalam tahap pengerjaan konstruksi. “Iya sudah ada kontraknya sejak awal Juni sampai 30 September,” katanya.

Rahmat mengatakan, pembangunan ratusan huntap tersebut merupakan lanjutan dari pembangunan sebelumnya. Soalnya, dari 706 unit yang akan dibangun, Pemkab baru bisa menyelesaikan sebanyak 483 unit karena berbagai persoalan.

“Awalnya akan dikerjakan semua. Tetapi Pemprov Banten sebagai pihak berwenang mungkin menemui kendala, sehingga batal dan menjadi beban Pemkab Pandeglang,” katanya.

Rahmat mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan ratusan huntap tersebut agar tidak mendatangkan persoalan dikemudian hari.

“Pengawasan pasti kita lakukan, karena memang sudah menjadi tugas kita. Karena kita tidak mau kalau sampai pembangunan huntap itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pandeglang, Lilis Sulistiyati mengatakan, alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan ratusan huntap tersebut berasal dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dananya dari pusat, makanya kami segera kerjakana. Karena kalau sampai terlambat atau tidak terselesaikan tahun ini, dananya akan ditarik kembali,” katanya.

Menurut catatan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan tsunami paska gempa 7,4 Skala Richter (SR) di Sumur, Kabupaten Pandeglang telah berakhir. Pernyataan itu dituangkan dalam twit dalam akun @infoBMKG pada pukul 21.40, Jumat (2/8/2019) (Baca: Kusmayadi: 178 Bangunan Rusak Ringan dan Sedang Akibat Gempa di Sumur)

Guncangan gempa itu membuat panik warga mulai dari Pandeglang, Labuan, Serang, Jakarta hingga ke Jawa Barat. Pada malam itu, warga mengungsi dan laporan tentang kerusakan rumah, bangunan ibadah dan bangunan lainnya mulai diterima MediaBanten.Com, Sabtu (3/8/2019). Laporan itu baru secara partial atau sepotong-sepotong.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada 2 orang tewas akibat gempa yang terjadi di Banten. Selain itu, BNPB juga menyebut ada 200 bangunan yang rusak akibat gempa.

“Kerusakan yang ditimbulkan, kita monitor jam ke jam mengalami peningkatan. Hari ini jumlah terdapat mencapai 200 bangunan, baik rusak berat, ringan dan sedang. Sejauh ini 2 orang meninggal dunia,” kata Kepala BNPB Letjen Doni Monardo di Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Sabtu (3/7/2019). (Reporter: Adib Fahri / Editor: IN Rosyadi)

SELENGKAPNYA
Back to top button