Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencoret segala bentuk anggaran kegiatan seremonial dan hasil efisiensi anggaran itu dialihkan kepada kegiatan yang menyentuh kepentingan rakyat, di antaranya pembangunan infrastruktur.
Fahmi mengatakan, jika Pemprov Banten harus menggunakan hasil efisiensi anggaran itu untuk memprioritaskan program yang pro terhadap rakyat. Salah satunya tentang pembangunan infrastruktur di pelosok daerah.
“Keadilan pembangunan jalan perlu kita prioritaskan, bila perlu pos anggarannya ditambahkan. Karena infrastruktur jalan desa seperti di wilayah Lebak dan Pandeglang itu sangat membutuhkan supporting dari provinsi,” tegas Fahmi Hakim, Ketua DPRD Banten, kemarin.
Pemprov Banten saat ini tengah melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2025. Efisiensi anggaran ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja.
Katanya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara transparan, guna memastikan tidak ada pos anggaran yang untuk masyarakat ikut dipangkas.
“Kami sepakat jika seluruh OPD maupun DPRD harus dapat melakukan efisiensi terhadap belanja yang sifatnya seremonial saja. Tentu, DPRD Banten siap untuk menjalankan Inpres itu dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas anggota DPRD,” katanya.
Politisi Golkar ini kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh ada program yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat Banten yang dipotong atau dipangkas seperti bantuan sosial, anggaran pendidikan maupun infrastrutur.
Bahkan, Fahmi meminta agar pos anggaran seremonial dapat dialihkan untuk pembangunan inftastruktur di pelosok desa.
Sebab, kata Fahmi, saat ini masih terdapat ketimpangan sosial dan pembangunan yang cukup jelas terpotret antara wilayah Banten Selatan dan Utara akibat kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tentu harus dapat segera teratasi guna menjadikan Banten lebih maju.
“APBD tentunya harus pro terhadap rakyat, kami pada prinsipnya memberikan supporting atau mendukung penuh setiap program pembangunan yang sifatnya kerakyatan,” kata Fahmi. (Budi Wahyu Iskandar)
