Gubernur Banten, Wahidin Halim menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Musrenbangnas RKP 2019 dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Musrembangnas inj melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
“RKP 2019 memperhatikan tiga hal, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembuka Musrenbangnas RKP 2019 seperti dalam Siaran Pers Diskominfo Banten yang ditandatangani Amal Herawan Budi, Kabid Aplikasi Indormatika dan Komunikasi Publik yang diterima MediaBanten.Com, Sabtu (30/4/2018).
Di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini, pemerintah fokus untuk melaksanakan lima Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Musrenbangnas RKP 2019 selaras dengan apa yang selama ini menjadi empat isu Pemerintah Provinsi Banten saat ini. Empat isu tersebut ialah kesenjangan antar wilayah/disparitas Banten Utara/Barat dengan Banten Selatan, daya saing daerah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta tata kelola pemerintah.
Empat poin isu ini dijawab oleh program kerja sesuai dengan visi dan misi. Visi “Banten yang maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah” dengan Misi meliputi: (1) menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance); (2) membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; (3) meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; (4) meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; dan (5) meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Musrenbangnas diselenggarakan sebagai upaya menselaraskan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional. Pelaksanaan Musrenbangnas merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. (Siaran Pers Diskominfo Banten)
