Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengungkapkan bahwa Kota Serang mengalami inflasi sebesar 3,5 persen pada April 2024 yang salah satunya dipicu kenaikan harga bawang merah.
“Saat ini inflasi sudah di angka 3,5 persen dan faktor yang menyebabkan kenaikan dari bahan pokok. Diantaranya harga bawang merah dan cabai merah ikut mempengaruhi inflasi,” kata Asda II Kota Serang Yudi Suryadi.
Pada Maret inflasi Kota Serang masih di angka 3,2 persen dan April sudah naik di angka 3,5 persen yang juga dipicu akibat dari kenaikan bahan pokok pada saat Ramadhan dan Idul Fitri.
“Pada saat Ramadhan dan Idul Fitri itu semua merata terjadi. Provinsi Banten di Kota Tangerang yang paling tinggi inflasinya,” tambahnya.
Upaya yang sedang dilakukan Pemkot Serang untuk menangani tingginya harga bawang merah dan cabai saat ini, dengan mempersiapkan produk lokal bawang merah untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Serang.
“Pemerintah daerah dengan kelompok tani bawang khususnya agar dapat menambah hasil taman agar tidak terlalu bergantung dengan daerah lain. Mudah-mudahan rencananya mulai dari penanaman bibit bawang,” katanya.
Selain itu, Pemkot Serang juga akan membantu untuk melakukan pemasaran hasil panen petani dengan menggelar kegiatan pasar tani dan bantuan bibit bawang.
Saat ini harga bawang merah di Pasar Rau Kota Serang mencapai Rp80 ribu per kilogram, dari yang biasanya hanya Rp35 ribu per kilogram.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menganggarkan dana Rp25,6 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk penanganan inflasi (Baca: Pemkot Serang Anggarkan Rp25,6 Miliar Buat Penanganan Inflasi).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, Selasa (23/1/2024) mengatakan, anggaran tersebut sudah ditentukan pada APBD Kota Serang untuk mengintervensi penanganan inflasi di tahun 2024.
Ia mengatakan, untuk program kegiatannya akan ada dari beberapa dinas terkait, seperti Disperindagkop, PUPR dan Dinas Pertanian, untuk membantu menekan angka inflasi.
Nanang menuturkan, agar anggaran penanganan inflasi yang masuk ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih tepat sasaran. Maka hal ini akan diawasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melihat program-program yang akan di kerjakan. (Antara)
Editor Iman NR
