Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus bernarasi atau memframing, seolah tidak menerima fakta tingkat pengguran terbuka (TPT) sebesar 8,11 % menempati urutan tertinggi di Indonesia.
Siaran pers dari Diskominfo Banten yang ditandatangi Amal Budi Herawan, Kabid Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Banten yang diterima MediaBanten.Com, Minggu (1/12/2019) menyebutkan, penanganan pengangguran di Banten melampaui target RPJMD.
Menurut siaran pers itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Banten, Indra Gumelar merasa sudah maksimal dalam kerja sama penempatan tenaga kerja. “Kerja sama kami sudah maksimal,” kata Gumelar.
Inilah narasi yang terkesan tidak menerima fakta pengangguran tertinggi di Indonesia.
Hanya Tersisa
Indra Gumelar mengatakan, jika melihat pencapaian, jumlah pengangguran di Banten hanya tersisa 8,11 persen, sementara target pengurangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar 8,20 persen.
“Kalau angka pengangguran sebesar 8,25 persen berarti target tidak tercapai, karena targetnya 8,20 persen. Kenyataannya sekarang angka pengangguran hanya tinggal 8,11,” katanya.
Padahal, meski Indra Gumelar menilai angka 8,11% sebagai keberhasilan, tetap saja angka itu merupakan angka pengangguran tertinggi di Indonesia.
Ditanya target penanganan pengangguran tahun 2020, Gumelar mengatakan, belum dapat dipastikan angkanya.
Siap Terima Konsekuensi
“Nanti akan diminta rencana kerja tahunan. Nanti ada target penanganan pengangguran. Rencananya tersebut disampaikan secara tertulis. Kalau tidak tercapai, kami siap menerima konsekuensi,” kata Gumelar.
Indra Gumelar tidak menyebutkan kunsekuensi apa yang siap dia terima, apakah dibehentikan dari ASN atau diberhentikan dari jabatannya. Kalau hanya jabatan, sebentar lagi ASN hanya memiliki jabatan eselon 1 dan 2 sesuai keinginan Presiden. Di luar itu, ASN menjadi fungsional.
Ditanya tentang langkah penanganan pengangguran atau terobosan, kata Gumelar, salah satunya pelatihan calon tenaga kerja. Hanya, kuota pelatihan di Banten masih terbatas.
Selain itu, program peningkatan kompetensi guru, terutama guru SMK. “Tinggal dukungan dari OPD lain sesuai tupoksinya,” ucapnya.
Sementara, Bidang Ekonomi Karang Taruna Banten Ari Seliawan Arif mengatakan, perlu mengubah pola pikir dalam mengatasi pengangguran di Banten. Jika selama ini banyak yang berpikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan hanya dengan bekerja maka ke depan harus berpikir menciptakan lapangan pekerjaan.
“Mind set perlu diubah dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan. Pada era digital ini banyak sekali peluang untuk mengembangkan perekonomian dan itu harus ditangkap pemerintah,” kata Ari.
Terkait dengan upaya pengentasan pengangguran, Gumelar mengaku terus berupaya mengatasinya dengan berbagai kegiatan, salah satunya melalui pelatihan calon tenaga kerja di balai latihan kerja.
“Perlu juga didorong dengan pendidikan formal, misalnya memperbanyak politeknik di Banten. Sekarang ini, politeknik masih terbatas,” kata Gumelar.
Namun dalam siaran pers itu, Indra Gunawan tidak menyinggung soal kontribusi riil lembaganya dalam pengentasan pengangguran, termasuk berapa yang berhasil ditempatkan dan apa bukti menfaat pelatihan yang bertahun-tahun dilakukan lembaganya.
Seperti Organisai Pemerintah Daerah (OPD) lainnya, Dinsnakertrans Banten mendapat alokasi anggaran dari APBD Banten mulai dari gaji pegawai, honor, kegiatan lelang hingga kegiatan penunjukan langsung (PL). Nilainya setiap tahun berbunyi milliaran rupiah sejak Pemprov Banten didirikan.
Dalam Visi-Misi Wahidin Halim-Andika Hazrumy dalam Pilkada Banten 2017 menyebutkan, pengangguran Banten selalu merupakan tertinggi di Indonesia. Saat itu, angka pengangguran mencapai 9,55 % pada tahun 2015 sesuai data BPS yang diambil kedua kandidat yang kini menjadi Gubernur dan Wakil Gubeenur. (Siars Pers Diskominfo Banten / IN Rosyadi)
